100 Lebih Pengusaha Jasa Pariwisata Masuk Daftar Hitam

100 Lebih Pengusaha Jasa Pariwisata Masuk Daftar Hitam

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung tidak memberi toleransi kepada perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terbukti, seratus lebih pengusaha masuk dalam daftar hitam DLHK lantaran membuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara sembarangan. Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan mengatakan, seratus lebih pengusaha yang mayoritas bergerak pada jasa pariwisata tidak mematuhi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung tidak memberi toleransi kepada perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terbukti, seratus lebih pengusaha masuk dalam daftar hitam DLHK lantaran membuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara sembarangan.

Kepala DLHK Badung Putu Eka Merthawan mengatakan, seratus lebih pengusaha yang mayoritas bergerak pada jasa pariwisata tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam membuang limbah. “Ada 150 pengusaha di bidang jasa pariwisata dan jasa industri perdagangan di Badung yang menjadi atensi kami. Mereka semua merupakan pengusaha jasa pariwisata dan perdagangan,” ujar Eka Merthawan, Jumat (19/5) .

Mantan Kabag Humas Badung ini mengaku akan memanggil para pengusaha yang melanggar atau ditengarai mencemari lingkungan pada akhir Mei ini. Menurutnya, sanksi tersebut akan diberikan akhir Mei 2017 ini. Pihaknya juga telah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada para pengusaha tersebut. “Semua pengusaha yang membuat limbah B3 secara sembarangan kami panggil. Sebab bukan aduan lagi, tapi sudah diberikan peringatan,” tegasnya.

Eka Merthawan menambahkan, pihaknya sudah memberikan peringatan secara bertahap selama tiga kali. Peringatan ini merupakan pembinaan, sehingga pengusaha taat aturan dan tidak membuang limbah B3 secara sembarangan. “Pengolahan limbah B3 sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,” terangnya.

Pengelolaan limbah, jelas Eka Merthawan juga diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perbup Badung Nomor 55 Tahun 2010, Perbup Badung Nomor 31 Tahun 2011 dan Perbup Badung Nomor 20 Tahun 2015. “Kalau masih membandel dan tidak bisa dibina lagi, kami akan lakukan aduan itu kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Deliknya adalah pidana,” katanya.

READ  Galungan di Kecamatan Banjar, Warga Olah Daging Kerbau untuk “Banten”

Eka Merthawan menegaskan, pihaknya juga menyiapkan pengaduan yang berbasis teknologi lewat e-complain melalui website resmi, surat, telephone dan laporan langsung dari masyarakat. “E-complain ini menerima pengaduan limbah, kebersihan, pertamanan dan ada pula layanan masyarakat. Artinya, sesuai tugas pokok DLHK Badung,” paparnya.

Menurut Eka Merthawan, salah satu aduan pembuangan limbah sembarangan terdapat di sekitar ITDC Nusa Dua, tepatnya di aliran air Sungai Pura yang ada di dekat Hotel ST Regis. Ia juga mengaku mendapat aduan dari masyarakat terkait pembuangan limbah di seputar Tukad Mati wilayah Kuta. Lokasinya persis di timur Kantor Camat Kuta atau di barat GOR Samudra Kuta. (BTN/kmb)



Destination

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
Lataliana Villa

Latest Posts

Most Commented

Soham Welness Center
Wapa Di Ume
Pramana