100 Pengusaha Pariwisata di Bali Difasilitasi Mendirikan Badan Usaha

100 Pengusaha Pariwisata  di Bali Difasilitasi Mendirikan Badan Usaha

Masyarakat Bali, khususnya pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif difasilitasi untuk mendirikan badan usaha. Kemudahan yang diberikan mulai dari ketentuan modal setor termasuk biaya pembuatan dibantu, alias gratis.

“Fasilitasi dan kemudahan itu diberikan karena masih minimnya persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan hokum,” kata Deputi Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), Fadjar Hutomo, S.T, MMT.,CFP usai membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Tahun 2020 di Padma Resort Legian, Sabtu (28/11).

Keberadaan badan huklum ini penting untuk diperhatikan oleh para Usaha Kecil dan Menangah (UKM), para pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Orang boleh mendirikan usaha dalam bentuk perorangan, tetapi ketika usaha makin berkembang adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan pemisahkan antara asset pribadi dan asset perusahaan. “Terkait tertib administrasi pemerintah melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan namanya Cipta Kerja, tetapi esensinya adalah kemudahan untuk membuka usaha. Salah satu contohnya, ketentuan modal setor yang tadinya 50 juta, sekarang 3 atau 5 jugt sudah bisa,” ungkapnya.

Demikian pula dengan jumlah orang dalam mendirikan koperasi, dulu harus 40 orang, tetapi sekarang boleh 3 orang saja. Jika sebelumnya hanya mengenal badan hukum perkumpuilan, PT dan koperasi terkait dengan pengembangan koperasi desa, sekarang bisa dimungkinkan badan hukum berbentuk bumdes.

“Kami harus bekerja sama dengan profesi notaris karena mereka secara undang-undang diberikan untuk mendirikkan badan usaha. Kami melakukan sosialisasi ini agar dipahami masyarakat dan memfasilitasi untuk badan hukumnya. Biaya pendaftaran badan hukumnya ditanggung Kemenparekraf/Baparekraf,” imbuhnya.

Persyaratan juga tidak sulit, yakni identitas kependdukan, ada modal setor dan SPT dan NPWP. Khusus untuk di Bali, Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual mempunyai target 100 usaha yang difasilitasi pendirian badan hukumnya. Kegiatan ini diharapkan bisa makin mendorong kegiatan usaha ekonomi para penerima fasilitasi 100 usaha tersebut. “Di Bali, dari total 100 usaha itu kebenyakan usaha kuliner, kemudian disusul usaha pariwisata. Tetapi, kalau bicara kuliner itu ada irisannya dengan pariwisata juga,” sebutnya.

Menurut Fadjar Hutomo, kegiatan ini telah dilakukan sejak 2018 di era Badan Ekonomi Kreatif, karena termasik basic yang harus dibangun. Saat ini, Kemenparekraf/Baparekraf sudah melakukan sosialisasi dan fasilitasi usaha pariwisata ekonomi kreatig badan hukum. Yakni di Medan, karena disana ada Toba yang sejalan dengan Toba sebagai salah satu destinasi prioritas, Yogyakarta karena ada Borobodur, Manado dan Bali. “Kedepan akan masih berlanjut, karena banyak area yang harus bisa dijangkau,” tutupnya.

Ketua panitia, Dr. Muh Hendri Nuryadi mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret Surakarta (BPU UNS). Peserta kegiatan merupakan pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif, baik dari binaan dinas terkait maupun yang tergabung dalam komunitas. “Kegiatan ini dilaksanakan karena masih minimnya persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan hukum. Tujuannya, memfasilitasi pendirian Badan Hukum bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” paparnya.

Dengan membentuk badan hukum, ada beberapa keuntungan atau kemudahan yang didapatkan, seperti memiliki legalitas, memiliki nomor rekening atau dokumen lain atas nama badan hukum, diakui sebagai subyek hukum, bahkan bisa juga mendapatkan insentif pajak. Kegiatan sosialisasi 100 peserta. Materi yang diberikan, seperti Goverment talk (Kemenparekraf), Overview badan usaha berbadan hukum dan prosesur pendirian PT (Perwakilan Ikatan Notaris Indonesia pusat), Kewajiban pajak pada badan usaha berbadan hukum (Ditjen Pajak Provinsi Bali) dan penjelasan pengisian dan mekanisme seleksi (UNS). (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us