APBD Kabupaten Badung Tahun 2022, Rp 3,2 Triliun

APBD Kabupaten Badung Tahun 2022,  Rp 3,2 Triliun

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung tahun 2022. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (27/12).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata ini turut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD I Wayan Suyasa, Wakil Ketua II DPRD I Made Sunarta, anggota DPRD beserta Organiosasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Sekda Adi Arnawa mengatakan, dari APBD yang ditetapkan sebesar Rp. 2,995 Triliun di Sidang Paripurna, kemudian di evaluasi di Gubernur Bali, dari Gubernur itu ada pengurangan dana transfer sebesar Rp. 6 Miliar sehingga jumlahnya menjadi Rp. 2,989 Triliun. Tetapi di pembiayaan, karena ada pembiayaan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka itu harus dimasukan dalam APBD sehingga total untuk tahun 2022 APBD yang disepakati adalah Rp. 3,252 Triliun.

Dalam rangka untuk pembiayaan Pantai Samigita, Kuta, Legian Seminyak, pihaknya sempat mengusulkan untuk dana PEN melalui PT. SMI. “Melalui DPRD, APBD kita, ternyata ada keluar persetujuan untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan PEN sebesar Rp. 263 Miliar lebih, maka dari itu terjadinya penambahan belanja, tetapi tidak terpengaruh kepada target pendapatan. Dana ini yang bersumber dari struktur APBD termasuk pembiayaan penerimaan pembiayaan PEN sebesar Rp. 263 Miliar jadi total APBD kita di tahun 2022 menjadi Rp 3,2 Triliun lebih,“ terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Putu Parwata mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Bali, adapun beberapa catatan yang disampaikan oleh Gubernur Bali dalam evaluasi ini sudah ditindaklanjuti, sekaligus dilakukanya rapat koordinasi dengan TAPD bersama jajaranya. “Karena kita ingin, betul-betul APBD Kita tidak salah angka, tidak salah jumlah, harus tepat sasaran sesuai dengan harapan kita didalam pembahasan bersama-sama,” ujarnya.

Terkait dengan dana hibah dan pokir dewan, demi kepentingan masyarakat, pihaknya mengurungkan niat untuk hibah tersebut. “Hal terpenting kegiatan itu ditransfer melalui kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing OPD, sehingga program masyarakat bisa berjalan,” imbuhnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us