Badung Koordinasikan Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah

Badung Koordinasikan Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah

Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Made Agus Aryawan memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Rabu (17/3). Rapat yang dihadiri para undangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Wabup Suiasa menyampaikan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Presiden RI, maka Kabupaten Badung harus melakukan langkah-langkah cepat dan strategis melakukan harmonisasi, adaptasi dan sinkronisasi aturan-aturan pemerintah daerah terhadap Undang- undang Cipta Kerja ini. Dengan demikian semangat regulasi di daerah yang ada cepat bisa disesuaikan, sehingga menjadi satu hulu dalam mengambil langkah- langkah kebijakan di pemerintah daerah.

Hal itu, mengingat semangat dalam UU Cipta Kerja ini adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi, mempermudah ijin kemudian memperkuat usaha ijin mikro kecil menengah dan juga percepatan pertumbuhan ekonomi yang harus ditanggapi dengan sebaik-baiknya. “Karena kita di pemerintah daerah ini dasar kita untuk melakukan kebijakan – kebijakan ada dasar produk hukum. Maka dari itu harus kita selesaikan semuanya, apalagi dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja ini dari segi kurun waktu ada batasan-batasan,” ucapnya.

Apabila batasan-batasan tidak tercapai tentu juga ada sanksinya. Jadi ini memang perlu kerja keras dan sungguh- sungguh apalagi itu ada sanksi semacam itu. “Suka tidak suka, siap tidak siap kita harus dan mau melakukannya karena itu adalah tugas dan kewajiban kita. Yang jelas semangat kita untuk mempermudah segala proses-proses produk hukum kita di masyarakat dan pihak- pihak yang lebih berorientasi untuk wilayah kita,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, I Made Agus Aryawan melaporkan dalam rapat pembahasan UU Cipta Kerja ini mendatangkan narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana/Ahli Tata Negara Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH yang memaparkan tentang Politik Hukum Regulasi di Daerah Dalam Menunjang Percepatan dan Kemudahan Berusaha. Narasumber yang lainnya adalah Perancang Ahli Muda Peraturan Perundang -Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali I Dewa Gde Agung Peradnyana yang memaparkan Implementasi UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us