Meski banyak yang mengklain terjadi penurunan kasus Covid-19 di Bali, nyatanya Pulau Munggil ini masih menyandang Level 4 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini bukan sinyal yang baik untuk masyarakat Bali, khususnya yang bergerak dalam usaha wisata. Mall-mall, restoran dan warung kuliner yang didalamnya ada banyak pelaku wisata kuliner tidak bisa berjualan. “Kita di pariwisata, khususnya pengelola hotel dan restaurant yang berada di tempat tujuan wisata tetap merasa ini dirugikan,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar, Aditr Pande, Selasa (7/9).

Hal itu pasti, sebab tidak akan ada wisatawan domestik yang masuk ke Bali karena hampir semua Daya Tarik Wisata (DTW) ditutup karena Bali masih berada di level 4, sehingga DTW tidak boleh dibuka. “Jujur, saya sendiri tidak mengerti apa yang kurang untuk Bali, sehingga level 4 masih bertengger, apa juga yang menjadi acuan dari pemerintah pusat untuk menetapkan Bali masih berada di level 4. Bali pada bulan lalu di level 4 memang penularan Covid-19 masih tinggi berada diatas seribu. Tetapi, di minggu -minggu ini kita sudah bisa menurunkan menjadi lima ratus, bahkan di bawah itu, namun tetap juga Bali sebagai level 4,” paparnya menyayangkan.

Adit Pande kembali mengaku tidak mengerti untuk lebih detail dengan penetapan ini. Ia lalu berharap, semoga dengan terus menurunnya penyebaran Covid-19 di Bali, minggu depan astungkara Bali sudah bisa di level 3. “Tapi, berdasarkan informasi dari teman-teman level 4 itu masih melekat karena pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) dari masing masing individual masih dikatakan longgar, terutama di desa, utamnya saat mengelar upacara adat yang sosial distensing tidak bisa dijaga,” jawabnya menerka-nerka.

Untuk menurunkan kasus Covid-19 itu, mantan Ketua Ubud Hotel Associaton (UHA) ini mengatakan, yang harus dilakukan harus tetap memakai masker dan menjaga jarak. Apabila saat ini memang banyak ada kegiatan adat, diharapkan bisa mengatur persembahyangan itu dengan menetapkan waktu di masing-masing slot. Juga pada saat ada pernikahan dan kematian mengkuti aturan yang dari desa,” paparnya.

Sekretaris PHRI Jembrana, Ni Made Ayu Dwi Aryati,S.S, mengatakan, terkait dengan level 4 yang tidak kunjung turun di Bali sangat disayangkan sekali. Hal itu, tentu menjadi kekecewan yang luar biasa buat pelaku usaha dan pekerja pariwisata di Kabupaten Jembrana. Di wilayah Bali Barat sendiri, beberapa hotel telah mengalami “give up”. “Pekerja pariwisata banyak beralih menjadi kuli bangunan untuk survive mereka. Hal ini perlu perhatian serius pemerintah beberapa bulan ke depan,” ujarnya serius.

Jika border belum bisa dibuka lantaran kasus Covid-19 masih naik, maka pemerintah pusat mesti turun melihat secara langsung apa yang terjadi di Bali. Daerah-daerah di Jawa yang notabene merah drastic, dalam beberapa minggu turun level. “Kami pelaku usaha pariwisata di Jembrana sudah melaksanakan prokes secara ketat dan sudah banyak hotel yang mengantongi Sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE),” ungkapnya.

Jika ditanya salahnya dimana? Masyarakat tentunya sudah jenuh dengan perpanjangan PPKM yang tidak kunjung turun. Jika dilihat dari prilaku masyarakat, terkait penggunaan masker dan vaksinasi, dirinya merasa sudah sebagian besar menerapkan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan upaya vaksinasi langsung datang ke desa-desa. Begitu juga dengan pemerintah benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan sampai menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah, sehingga pasien yang dinyatakan sembuh masih dilaporkan negative ke pusat. “Upaya untuk menurunkan level 4 tersebut tentu menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat tetap menerapkan prokes,” usulnya. (BTN/bud)