Bali menjadi pusat penyelenggaraan Annual Southeast Asia Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF). Acara pertemuan sebagai langkah dalam mengatasi kegiatan perikanan yang melanggar hukum atau illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing berlangsung di Hotel Nikko Bali Benoa Beach, Nusa Dua selama dua hari 22-23 Juni 2022. Pertemuan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) itu melibatkan peserta dari beberapa negara.

Prof. Dinna Prapto Raharja, Ph.D., Penasihat Kebijakan Senior FIHRRST mengatakan, forum ini menjadi platform bagi pemerintah, perusahaan perikanan tangkap, organisasi masyarakat, dan akademisi untuk bertukar informasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan terkait langkah – langkah peningkatan daya saing produk perikanan tangkap di Asia Tenggara. “Selama dua hari ini, pembicara dari berbagai negara dan latar belakang profesi mendiskusikan berbagai topik mulai dari kondisi dan tren perikanan berkelanjutan di Asia Tenggara sampai pada masalah yang dihadapi oleh industri perikanan kecil,” sebutnya.

Diskusi hari pertama diawali dengan sesi pleno tingkat tinggi yang dipimpin oleh Prof. Dr Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. dan dihadiri oleh perwakilan beberapa negara ASEAN. Sesi ini membahas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh negara-negara di ASEAN untuk mencegah IUU fishing dan pelanggaran HAM di industri perikanan. Pemaparannya diawali dari kekayaan laut di Asia Tenggara beserta tantangan yang dihadapi. “Asia Tenggara adalah regional dengan keragaman laut terbesar di dunia dengan sekitar 1.600 spesies ikan. Tantangan yang masih dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara meliputi perikanan ilegal, perdagangan barang dan jasa ilegal, dan kejahatan lintas nasional,” sebutnya.

Merespon tantangan tersebut, Wakil Direktur Jenderal Perikanan, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja, Ing Try, memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Kamboja. Dengan bantuan Uni Eropa, Kamboja saat ini sedang membentuk hukum baru yang diharapkan akan selesai pada tahun 2023. “Hukum ini akan mengatur tentang kapasitas perikanan, implementasi Port State Measures, dan kampanye manajemen budidaya perikanan yang berkelanjutan. Implementasi Port State Measure Agreement (PSMA) menjadi prioritas untuk tahun 2022,” sebutnya.

Selanjutnya ada dua sesi diskusi yang masing-masing dimoderasi oleh Bahtiar Manurung, Direktur Operasional FIHRRST, dan Assoc. Prof. Dinna Prapto Raharja, Ph.D.. Panel pertama mendiskusikan isu uji tuntas hak asasi manusia dalam mencegah pelanggaran HAM di industri perikanan. Panelis membahas tentang tren kenaikan permintaan dari konsumen terhadap produk perikanan yang berkelanjutan serta dari investor yang mulai memprioritaskan investasi ke perusahaan yang mempunyai indeks ESG atau lingkungan, sosial, dan tata kelola yang bagus.

Anita Dorett, narasumber dari Investor Alliance for Human Rights, mengaffirmasi trend yang disampaikan oleh moderator. Dalam pidatonya, Anita menjelaskan “Investor saat ini melihat aspek ESG sebuah perusahaan, kerangka internasional (international frameworks), benchamark data on human rights performance, dan trade bans dalam berinvestasi.

Business and Human Rights Analyst UNDP Asia Pacific, Kevin Lehmann mengatakan, peraturan mandatory human rights due diligence seperti EU Proposed Directive on Corporate Sustainability Due Diligence akan memiliki dampak pada industri perikanan di Asia Tenggara mengingat peraturan tersebut mengharuskan uji tuntas HAM oleh perusahaan Eropa harus mencakup rantai pasokan. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara harus mengantisipasi perkembangan peraturan ini.

Forum dilanjutkan dengan sesi kedua bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam kesepakatan kerja sama regional dalam menyelesaikan IUU fishing dan pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan. Saat itu juga membahas solusi untuk mengatasi tantangan dan kekurangan dalam kerja sama regional ASEAN. (BTN/bud)