Bupati Nyoman Giri Prasta menyambut baik dan berterima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang telah melahirkan “Satu Pintu Satu Langkah Untuk Seluruh Dunia, Apostille Pasti Cepat”. Layanan Layanan Apostille diluncurkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Yasonna H Laoly di hotel Trans Resort Bali Seminyak, Selasa (14/6). “Kami mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami, karena tujuannya adalah mempermudah administrasi agar Warga Negara Asing (WNI) ini diakui sepenuhnya di luar negeri,” teran Bupati Nyoman Giri Prasta.

Peluncuran aplikasi itu merupakan kebijakan yang bagus sekali, karena bertujuan memberikan sebuah kemudahan administrasi kepada masyarakat Indonesia yang hendak ke luar negeri atau berada di luar negeri. Dengan diberikannya kemudahan tersebut, hal itu artinya negara hadir di tengah masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Badung diyakininya akan sepenuhnya menggunakan layanan tersebut, sebab masyarakatnya rata-rata sudah melek IT. Hal itu didukung dengan pelayanan maupun fasilitas yang telah dikeluarkan Pemkab Badung, terkait wifi gratis. Layanan tersebut juga gayung bersambut dengan program pemberian beasiswa kuliah ke Luar Negeri, yang tentunya akan mempermudah administrasi mereka.

Menkumham, Yasonna H Laoly menerangkan, layanan Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik, melalui pencocokan dengan spesimen satu instansi yakni Kemenkumham selaku Competent Authority. Hadirnya Layanan Apostille mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah. “Layanan ini memperpendek birokrasi kita dalam pelayanan dokumen-dokumen masyarakat yang membutuhkan legalisasi. Seperti dokumen untuk sekolah ke luar negeri, dokumen bisnis dan sebagainya. Jadi ini mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen,” terangnya.

Diluncurkannya layanan tersebut, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik, yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkip nilai serta dokumen publik lainnya. Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat.
“Layanan Apostille merupakan hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille),” ujarnya.

Selanjutnya pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021. “Keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille diharapkan juga bisa mendukung langkah Indonesia menjadi key player dalam pengembangan hukum perdata internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan global,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar menambahan, sejak layanan Apostille berlaku di Indonesia sejak tanggal 4 Juni 2022 atau 10 hari setelah berlaku, sudah ada 2.918 permohonan dimana sebagian dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan. “Ke depannya, Kemenkumham khususnya Ditjen AHU akan terus meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan layanan Apostille manual ini menjadi layanan Apostille secara elektronik atau e-Apostille,” terangnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim, Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Forkopimda Provinsi Bali, Perwakilan Akademisi, Masyarakat serta Pelaku Usaha. (BTN/bud)