Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Badung sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yaitu dengan ditetapkannya sembilan prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2024. Satu diantaranya, program perlindungan sosial dan PUG. Kebijakan ini, diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.

Pemkab Badung juga memastikan seluruh kebijakan dan kegiatan telah setara dan adil bagi perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Disamping itu, kebijakan strategis Pemkab Badung juga telah memberi manfaat dalam beberapa indikator PUG, diantaranya meningkatnya indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 95 menjadi 95.1, meningkatnya partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik (33,5%), meningkatnya keterpilihan perempuan di legislatif (DPRD) dari 6% menjadi 23%, dan santunan bagi lansia.

Selain itu, pembebasan biaya pendidikan pada anak sekolah serta bantuan pakaian dan perangkat pendukung pendidikan, Perhatian yang optimal pada disabilitas sesuai dengan kebutuhan, Tatalaksana pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dengan cepat dan tepat sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) serta dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan yang mendukung PUG di semua OPD dengan membentuk focal point dan analisis anggaran berbasis gender.

Secara umum dapat disimpulkan, Pemkab Badung akan selalu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan PUG secara optimal pada tatanan OPD, Desa dan Masyarakat serta akan berusaha meningkatkan standar yang telah ditetapkan. “Denga begitu, Kabupaten Badung dapat meningkatkan kategori penghargaan APE pada tahun berikutnya,” ujar Bupati Giri Prasta saat menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia di Puspem Badung, Rabu (29/9).

Penghargaan ini sebagai bukti Komitmen Pemkab Badung dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. Penggerakan program PUG sangat didukung oleh kinerja dari Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten Badung diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pengampu program PUG dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta didukung oleh semua OPD, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Badung. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri PPPA Republik Indonesia dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Saat menerima penghargaan APE itu, Bupati Giri Prasta didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Putu Eka Merthawan. (BTN/bud)