Bupati Tabanan DR. I Komang Gede Sanjaya,SE,MM, menerima exit metting Tim Perwakilan BPK RI Provinsi Bali terkait pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, Rabu (3/3). Kegiatan digelar di ruang rapat Bupati serta dihadiri oleh Wakil Bupati I Made Edi Wirawan, SE, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto beserta jajaran dan tim pemeriksa.

Sri Haryoso Suliyanto menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah melakukan exit meeting sehubungan dengan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020. “Selanjutnya kami menyampaikan selamat kepada Bapak Bupati dan juga kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah terpilih dan sudah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tabanan,” katanya.

Selain melakukan exit meeting, Suliyanto mengatakan ini juga merupakan ajang silaturahmi dengan jajaran Pemkab Tabanan. “Semoga hubungan kerja antara BPK dan pemerintah Kabupaten Tabanan ini berjalan baik sebagaimana sebelumnya,” harapnya.

Bupati Sanjaya mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. “Kami berharap kepada Bapak Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dan jajarannya senantiasa dapat memberikan arahan kepada jajaran kami, agar efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik. Sehingga kami dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu,” ujarnya.

Untuk kedepannya kualitas pengelolaan keuangan daerah bisa ditingkatkan lagi, sehingga akan mampu mewujudkan nangun Sad Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). “Saya minta kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan untuk segera menindaklanjuti segala masukan, arahan dan langkah-langkah perbaikan yang disarankan pihak BPK, sehingga laporan keuangan yang akan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan besar harapan kami agar Opini WTP dapat tetap dipertahankan,” pintanya. (BTN/bud)