Bupati Tabanan Ikuti Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan Rakorwasdanas

Bupati Tabanan Ikuti Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan Rakorwasdanas

Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya S.E., M.M, mengikuti launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) Serta Rakorwasdanas Tahun 2021, bersama KPK, Kemendagri, dan BPKP melalui tayangan daring, di TCC Kantor Bupati Tabanan, Selasa (31/8). Kegiatan yang berlangsung selama empat sesi ini, Bupati Tabanan didampingi oleh Sekda, Asisten 3, Inspektur Kabupaten Tabanan dan Kepala Bakeuda. Turut hadir secara daring juga, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, Kepala BPKP dan seluruh pimpinan Provinsi dan daerah se-Indonesia.

Provinsi Bali termasuk salah satu dalam 10 pemerintahan provinsi yang mendapat apresiasi oleh Mendagri. “Pemkab Tabanan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap penghargaan yang diterima Provinsi Bali atas penyelesaian yang secara tepat, semoga bisa memberikan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia” kata Bupati Sanjaya.

Ungkapan apresiasi dan selamat juga diberikan oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Mendagri, “Saya berharap kedepannya seluruh daerah yang saat ini sudah berhasil bisa selalu konsisten tepat waktu dalam penyelesaiannya di masa mendatang, sekaligus bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menyelesaikan secara tepat waktu juga untuk tindak lanjut hasil pengawasannya” ungkapnya.

Pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) lebih menekankan terhadap langkah pencegahan korupsi di daerah. Terdapat 8 indikator progres keberhasilan daerah dalam upaya pencegahan praktik korupsi diantaranya yaitu Perancanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau inspektorat, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini meliputi 3 hal, yakni terbangunnya komitmen tingkat Pusat dan Pemda dalam Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi yang dilaporkan melalui MCP dan diharapkan meningkatnya awareness kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan penyelanggaraan sehingga dapat terbangun kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 serta fokus sasaran pengawasan penganggaran Pemda. (BTN/bud).

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us