Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mengambil keputusan untuk pelaku usaha dalam PPKM skala Mikro berlaku pada, Selasa 9 – 22 Februari mendatang. Hal itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali. Waktu operasional pelaku usaha di wilayah Kota Denpasar sampai pukul 21.00 Wita. Dalam PPKM sebelumnya operasional usaha sampai pukul 20.00 Wita.

Hal itu terungkap saat Pemkot Denpasar mengadakan rapat secara virtual dengan Perbekel/Lurah, Camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19, di Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (8/2). Rapat dipimpin Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), I Made Toya yang menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang penentuan zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Denpasar.

Pj. Sekda, I Made Toya mengatakan, PPKM di Denpasar sedari awal sudah berjalan, seperti pembentukan satgas di Desa/Kelurahan termasuk Kecamatan dan juga Banjar Adat dan Dinas sesuai Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 3 Tahun 2021. “Jadi, intinya sama seperti saat PPKM tahap pertama dan kedua. Untuk jam tutup usaha sesuai Instruksi Mendagri dan SE Gubernur Bali yang sebelumnya sampai pukul 20.00 Wita menjadi pukul 21.00 Wita. Tinggal kami menguatkan tugas tugas Satgas yang ada di Desa/Kelurahan termasuk di Dusun dan Lingkungan,” katanya.

Selain itu, untuk PPKM Skala Mikro di wilayah Kota Denpasar sudah membuat Posko Tanggap Bencana di seluruh Desa/Kelurahan. Namun untuk posko tersebut, ditegaskan Toya supaya ada sekretariat dan menampilkan informasi penanganan Covid-19. “Dari regulasi atau data-data yang ada di Desa dan Kelurahan ini akan menjadi bahan pertimbangan PPKM skala Mikro ini. Mudah-mudahan dengan PPKM Mikro ini, kasus Covid-19 di Denpasar bisa menurun,” tandasnya. (BTN/bud).