Kementerian Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) komit untuk menjembatani dengan menyiapkan proses yang lebih tinggi, baik dari segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk mendorong pemulihan ekonomi desa. “sebut saja misalnya untuk akses modal bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)I dan pertanian,” kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa usai melaksanakan pertemuan dengan Wakil Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi di Jakarta, Senin (29/3).

Wabup Suiasa emnyampaikan, Pemkab Badung terus berupaya mencari formulasi yang tepat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa, sebagai sektor yang paling terdampak selama pandemi Covid-19. “Pihak Kementrian juga merespon aspirasi kami berkenaan dengan usulan kami ingin mewujudkan dan memperkuat digitalisasi desa sehingga mendorong terwujudnya kemandirian desa,” ungkapnya.

Ada tiga fokus utama yang disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dalam mengakselerasi pemulihan perekonomian desa pertama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari yang pertama berkaitan dengan pembentukan, pengembangan usaha ekonomi produktif dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Desa sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemkab Badung untuk membangkitkan kembali ekonomi desa. “ Upaya pemulihan ekonomi desa juga sudah dimulai oleh Pemkab Badung dari beberapa bulan lalu. Salah satunya dengan mendorong sektor pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, kelautan, perkebunan, horti, dan sebagainya. Kita mencoba membina dan menggairahkan kembali sektor-sektor pertanian di Kabupaten Badung, setidaknya untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat,” jelas Wabup Suiasa.

Menurut Wabup Suiasa, Pemkab Badung juga sudah mulai memberikan pelatihan kepada pelaku IKM. Bahkan, pihaknya menyebut telah melakukan riset kecil terkait kebutuhan IKM di masa pandemi ini. “Pertama, IKM ini butuh pengetahuan tentang marketing. Kedua, mereka ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang marketplace agar bisa berdagang online. Kemudian, juga butuh diajari soal packaging,” pungkasnya. (BTN/bud)