Pariwisata Bali kembali menggeliat seiring kebijakan pemerintah yang melonggarkan Visa on Arrival (VoA), tanpa karantina, dan bebas Swab PCR bagi yang sudah vaksin tiga kali alias booster. Hal tersebut mesti disambut dengan kesiapan industry dalam menerima kunjungan wisatawan utamanya mancanegara. “Standar Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE) sebagai syarat kesiapan kami,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Gianyar, Pande Mahayana Adityawarma disela-sela aksi bersih-bersih UHA di areal Ubud, Sabtu (23/4).

Disamping itu, kesiapan staff juga semakin meningat. Karena sebelumnya, diawal pandemi telah melakukan training, juga melakukan kebersihan untuk semua maintenance, sehingga sekarang ini sangat siap menerima kembali kunjungan wisatawan domestic maupuan mancanegara. “Adanya pelonggaran kebijakan pemerintah itu sangat membantu calon wisatawan untuk datang ke Bali. Sebut saja kemudahan VoA sangat memudahkan tamu datang ke Indonesia dan Bali. Sebelumnya, mereka memakai visa kedatangan bisnis yang lumayan panjang mengurusnya, sehingga dengan kemudahan ini tamu hanya mengurus dua minggu dan murah, mereka sudah bisa ke Bali,” sebutnya.

Dibukanya border internasional yang dibarengi dengan kedatangan wisatawan internasional itu membuat peningkatan okupansi hotel di Gianyar. Walau kedatangan wisman itu belum cukup untuk memenuhi semua kamar hotel yang ada di Bali, tetapi setidaknya sudah ada kebaangkitan pariwisata. Dulu, pada jam 7 malam, kota Ubud seperti kota mati, tetapi sekarang sudah ada wisatawan yang jalan-jalan di trotoar, menyaktikan pertunjukan tari di Puri Ubud dan mengunjungi hasil kerajinan di took-toko seni. “Hal ini berpengaruh pada peningkatan jumlah kerja, tetapi untuk kembali normal seperti sebelum pandemi itu masih membutuhkan waktu 6 bulan hingga setahun,” harapnya.

Menurut Adit Pande, Ubud sebagai destinasi mayoritas market adalah Eropa seperti dari Jerman, UK dan Perancis. Sementara, Aurtralia masih terkonsentrasu di Bali Selatan, tetapi tetap ada yang datang ke Ubud. Hanya saja, yang menjadi masalah mengenai gepeng dan tisu yang sering mengganggu kenyamanan wisatawan. Mereka memaksa tamu untuk membeli, walau dari tamu sendiri memberi atas dasar kemanusian. “Perlu ada suatu tindakan edukasi terhadap gepeng. Karena, kalau terus-terusan meminta-minta, itu m,enjadi kekhawatiran kami bila tidak ditindak lanjuti,” ujarnya.

Disamping itu, beberapa pelaku pariwisata mengadukan keluhan dari para tamunya yang ditilang ditempat dengan bayar hingga Rp 1 juta. Dalam undang-undang memang ada dikenakan tilang maksimal 1 juta, tetapi perlu diberikan informasi kreteria kenapa laangsung ditilang 1 juta. “Nah, informasi ini yang mesti diberikan, sehingga pelaku pariwisata bisa memberikan informasi kepada para tamunya. Hal ini juga diinformasikan kepada penyewaan motor tersebut. Ini penting, sehingga ini tak menjadi boomerang bagi pariwisata Bali yang belakangan sudah mulai pulih,” pungkasnya. (BTN/bud)