Hampir genap setahun Bali diporak porandakan pandemi Covid-19. Suatu kondisi yang sangat sulit dan tidak pernah terbayangkan, ketika Pariwisata yang menjadi ujung tombak pendapatan Bali, khususnya Kabupaten Badung hingga mencapai 90% sumber pendapatannya dari sektor Pariwisata. Sektor ini bahkan terhenti seketika, bahkan menjadi mati suri dalam beberapa periode di tahun 2020.

Ha itu terungkap pada saat, Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) yang dikomandani Ketua DPD Bali, Dr. Yoga Iswara melakukan tatap muka serta berdiskusi hangat bersama Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, I Made Sutama. Hadir pula Ketua Bidang Hukum, Legal dan Hubungan Pemerintahan, Bagus Agung Suddajinendra, serta para pengurus IHGM.

Sutama mengapresiasi diskusi hangat bersama IHGMA Bali, karena saat ini kolaborasi dan sinergisitas adalah upaya yang paling ampuh secara bersama-sama untuk saling membantu dan menguatkan, sehingga bisa melewati badai ini dengan selamat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang sangat tajam. “Sebelum Covid-19 pendapatan Badung sekitar 350 M setiap bulan, namun, pada bulan Januari 2021 hanya 90 M dan bulan Pebruari target 40 M, inipun belum pasti tercapai. Dalam kondisi sulit ini, Bapenda tetap mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan stakeholder pariwisata, semasih itu tidak melanggar aturan yang ada,” ungkapnya.

Wakil Ketua I IHGMA DPD Bali, Komang Artana mendukung upaya postif yang dilakukan Bapenda dalam membantu dan saling menguatkan pada kondisi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menambah semangat dan optimisme pelaku pariwisata khususnya di Badung yang sudah menerapkan Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) baik verifikasi oleh pemerintah Propinsi/Kabupaten maupun Kemenparekraf.

Yoga Iswara mengatakan, Bali khususnya Badung harus memiliki keberanian dalam melakukan terobosan dan breakthrough dalam mengantisipasi terjadinya mati suri pariwisata di Badung. “Bukannya aspek kesehatan dan keselamatan tidak penting, namun bagaimana mengelola konflikasi antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi dengan baik, seimbang dan berdampingan,” ucapnya.

Yoga mengatakan, telah banyak konsep dan rencana yang disampaikan, baik pemerintah pusat dan daerah, namun kejelasan timelines dan milestone masih belum ada, sehingga gagal dalam merencanakan timelines sama artinya dengan merencanakan suatu kegagalan. “Jika itu terjadi maka harapan dan trust masyarakat akan berdampak besar secara psikologis,” jelasnya.

Sekjen dan Wakil Ketua II, Fransiska Handoko dan Wayan Muka menambahkan, saat ini banyak hotel yang bergantung pada suntikan dana pemilik/owner karena sudah tidak dapat membiayai operational dan menggaji karyawan dikarenakan tidak adanya pendapatan. Disisi lain aturan yang beredar terkait Pemberlakukan Pembatasan Kreativitas Masyarakat (PPKM) tidak tepat sasar, bahkan banyak merugikan pelaku pariwisata.

Salah satunya adalah pembatasan jam yang seharusnya lebih fokus pada pengetatan protokol kesehatan, bukan pembatasan jam pada properti yang sudah menjalankan protokol kesehatan atau yang sudah mendapatkan sertifikasi CHSE. “Kami berharap Badung kedepannya bisa lebih independen serta tepat sasar dalam hal kebijakan, bahkan memiliki terobosan yang mandiri dan unggul dalam merespon dampak pandemi Covid-19,” harapnya. (BTN/bud)