Wakil Walikota (Wawali) Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menerima Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Bali di Kantor Walikota, Rabu (21/9). Kehadiran Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Bali yang dipimpin Wakil Penanggungjawab Tim, Ridwan Sani Matondang ini dalam rangka entry meeting terkait pemeriksaan kinerja pendahuluan atas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I 2022 di Pemerintah Kota Denpasar.

Wawali Arya Wibawa menyampaikan pemeriksaan ini sejalan dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar yang terus menggenjot upaya perluasan digitaliasi daerah. “Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali yang telah memilih Pemkot Denpasar sebagai lokasi pemeriksaan kinerja pendahuluan atas percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022,” ujarnya.

Hal ini, lanjur Wawali Arya Wibawa mengingat tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks membuat daerah wajib berinovasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Mendukung kegiatan digitalisasi daerah dari sektor belanja daerah adalah SP2D online sedangkan pendapatan pajak dan retribusi turut diterapkan penerapan pembayaran lewat aplikasi Pajak Digital (Pagi Denpasar) melalui kanal digital qris, virtual account (va), payment of sales (pos), tapping box, e-commerce dan transfer melalui m-banking.

Dengan kemudahan pembayaran ini, diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan stabilitas fiskal daerah. “Dengan pemeriksaan ini dapat segera mewujudkan Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul,” ucap Wawali Arya Wibawa sembari menambahkan pihaknya tidak henti-hentinya memohon arahan dan bimbingan dari BPK RI agar tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas di Kota Denpasar.

Ridwan Sani Matondang menyampaikan selama 25 hari yakni dari 21 September – 18 Oktober 2022 tim pemeriksa BPK RI Bali akan melakukan pemeriksaan. Sebagai pendahuluan akan dilakukan pemeriksaan kinerja sesuai tematik yang telah di tetapkan secara Nasional yakni percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. “Di Bali ditetapkan Kota Denpasar dan Tabanan sebagai lokasi pemeriksaan yang hasilnya nanti akan dimanfaatkan di entitas lainnya serta sebagai program prioritas terkait transformasi digital,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan nantinya, pihaknya bersama Tim akan melakukan penilaian atas pemahaman hal pokok dari objek pemeriksaan serta dari pengelolaan digitalisasi pelayanan administrasi. “Kami telah menetapkan 10 orang tim pemeriksa dengan penanggungjawab Kepala BPK Perwakilan Bali, Bapak Joko Agus Setyono,” ujarnya

Pada kesempatan tersebut ikut mendampingi Wawali, yakni Sekda IB. Alit Wiradana, Asisten Administrasi Umum, I Dewa Nyoman Semadi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar Naning Djayaningsih, Kadis Kominfo dan Statistik Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, dan OPD terkait lainnya. (BTN/bud)