Jangan Bingung Soal PPKM, Penerapan Prokes Tetap Jadi Acuan

Jangan Bingung Soal PPKM, Penerapan Prokes Tetap Jadi Acuan

Banyak yang dilanda kebingungan soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah ubah terkait penanganan pandemic. Terutama di Bali. Erutama soal dibatalkannya rencana penerapan PPKM Level III pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2021 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Namun terlepas daripada itu, soal penanaganan pandemic Covid-19 ini memang sudah harga mati. Taati protocol kesehatan. Hanya itu acuannya. Pakai masker saat kelaur rumah, sesering mungkin cuci tangan dan hindari kerumunan.

Terkait dengan ini, Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., mengatakan bahwa dibatalkanya penerapan PPKM Level III pada saat libur Nataru dan diganti dengan pengetatan syarat perjalanan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021 bukanlah kebijakan yang plin plan. Namun, kebijakan tersebut berbasis dengan perkembangan kasus. Sehingga, rencana kebijakan yang dibatalkan tersebut diganti dengan dikeluarkan Inmendagri terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 selama Nataru. Menurutnya, hal ini berdampak positif terhadap perekonomian Bali. Namun, kewaspadaan dan disiplin melaksanakan prokes tetap menjadi kewajiban semua elemen masyarakat.

Dikatakan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Bali terus berusaha keras untuk mempertahankan melandainya kasus penyebaran Covid-19. Walaupun penerapan PPKM Level III dibatalkan, namun Bali tetap menjaga dan melakukan pengawasan secara ketat prokes. Meskipun cakupan vaksinasi di Bali sudah cukup tinggi. Sebab, berbagai event internasional akan digelar tahun 2022 di Bali.

Rektor Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar ini, mengatakan bahwa Bali tidak ingin lonjakan kasus Covid-19 terjadi kembali di Bali seperti pada Nataru dan libur lebaran tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali akan terus secara konsisten melakukan pengendalian dan pengetatan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat dan wisatawan untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui penerapan prokes.

Sementara itu, General Manager Purana Suite Ubud dan Purana Boutique Resort, I Ketut Warasana mengatakan kondisi yang berubah ubah ini membingungkan mereka. Tidak saja para turis yang takut dan bingung, mereka yang berada di sektor penyedia produk dan jasa inipun merasa bingung dengan aturan yang berubah-ubah.

Dengan peraturan yang terus tarik ulur itu, membuat para pelaku parwisata di Pulau Dewata ini tidak bisa melaksanakan program secara pasti, sehingga terkendala pula dalam menarik kunjungan wisatawan. Semestinya, yang diperketat adalah pengawasan di semua gugus penanganan Covid-19 agar taat dan disiplin bekerja menjadi pengawas. Bukan aturan yang diperketat, tetapi pengawasan aturan yang sudah ada itu di perketat. Aturan yang dibuat mestinya pasti dan jangan dirubah-rubah, sehingga dapat mempengaruhi para wisatawan. Mestinya aturan itu dibuat agar wisatawan nyaman dan merasa aman.

Namun di sisi lain, mereka yang di sector pariwisata sudah sangat komit dalam pengendalian pandemic ini. Rata rata sudah mengantongi sertipikat CHSE yang dikeluarkan oleh Kementerinan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta menerapkannya di lapangan. Menyediakan tempat cuci tangan, mencek suhu tubuh para tamu serta menghindari kerumunan. Para karyawanpun sudah dibekali pelatihan soal pengendalian pandemic dan sudah hampir 100 persen divaksin. (BTN/pal)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us