Pelaku pariwisata di Bali berharap pemerintah jangan menunda ataupun membatalkan open border yang telah direncanakn akhir Juli 2021. Termasuk program Work From Bali (WFB) mesti berjalan lancar sesuai rencana. Hal tersebut menjadi harapan bagi pelaku pariwisata untuk memulihkan perekonomian masyarakat Bali yang hampir 1,5 tahun mati. Lagipula, para pengelola hotel, restoran, objek wisata dan usaha wisata lainnya sudah siap menerima kunjungan wisatawan. Sebagian besar komponen pariwisata sudah memiliki sertifikat CHSE dan sebagian sedang berproses mendapatkan sertifikat ini, sebagai bukti telah menjalani tatanaan kehidupan era baru, serta penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, para pelaku pariwisata juga ikut mendorong untuk mengurangsi kasus positif Covid-19, sehingga Bali tetap dalam zona orange, bahkan berlanjut menjadi zona hijau. Menekan kasus positif sangat penting, sebagai syarat Bali memang aman dari penyebaran Covid-19, sehingga rencana pembukaan border tidak terganggu. Program vaksinasi juga terus didorong, dengan mengedukasi para karyawan serta masyarakat pentingnya menjaga imun agar terhindar dari terpapar virus. “Kalau persepsi wisatawan sudah positif terhadap Bali, maka kunjungan akan datang. Tidak dibuatkan program seperti itupun wisatawan berlomba datang ke Bali,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tabanan, I Gusti Bagus Made Damara.

Menurutnya, program pemerintah dalam upaya untuk memulihkan pariwisata Bali itu, ada dua. Pertama dalam program WFB yang akan mendatangkan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian yang melakukan aktivitas bekerja dari Bali. “Itu sebagai pemantik, sehingga timbul keyakinan bahwa Bali layak dikunjungi. Terbukti, selama tinggal di Bal, mereka merasa nyaman bekerja dari Bali. Itu sebagai triger,” ungkap Damara yang juga Managing Director Dewi Sinta Hotel & Restotan ini.

Program travel bubble akan terjadi apa bila data-data yang menunjukan, penyebaran Covid-19 di Bali terus melandai, sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak luar, bahwa Bali layak untuk didkunjungi. Artinya, ketika data-data itu ada, tentu tanpa mengesampingkan yang namanya faktor-faktor ketelitian dan kehati-hatian dalam menerrima kunjungan dari luar daerah. “Pemerintah pasti sudah membuat standar prokses, baik untuk kedatangan wisatawan domestik ataupun asing, baik disektor pelabuhan udara ataupun di pelabuhan laut. Tingga kepastian pelaksnaan standar itu mutlak harus dilakukan. Jangan sampai kecolongan,” harapnya.

Damara menjelaskan, kalau hari ini Bali berharap pada market domestik, tentunya sumber-sumber market domestik ini penting diketahui, datangnya dari daerah mana saja, sehingga bisa memproteksinya. “Sementara ini, wisatawan banyak datang dari daerah Jawa, dan di Jawa sendiri ternyata masih terjadi penyebaran kasus yang cukup mengkhawatirkan. Lalu, apakah WFB itu dibatalkan?. Artinya, orang Jawa ke Bali tidak hanya menyangkut berwisata saja, mungkin ada mobilitas pekerjaan, urusan keluarga, sehingga ada standar yang pasti yang diterapkan di pintu masuk, seperti di pelabuhan laut dan udara,” ingatnya.

Standar sudah ada, namun toh ditemukan oknum petugas tidak menjalankan standar itu dengan baik dan benar, teledor bahkan petugas sendiri yang melanggar maka harus menjadi perhatian pemerintah terhadap aparat pelaksana itu. “Kita hidup dalam realitas, yaitu hidup dalam kondisi pandemi, maka kehati-hatiahn yang harus dilakukan. Tetapi, kita hidup harus berjalan mobilisasi, yakni keniscayaan. Oleh sebab itu, segala upaya harus dilakukan agar mobilisasi tetap ada dan kehati-hatian juga tetap dilakukan,” usulnya. (BTN/bud)