Kalangan Pariwisata Minta PPKM Level 4 Dievaluasi

Kalangan Pariwisata Minta PPKM Level 4 Dievaluasi

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang bermutasi dari PPKM Darurat akan berakhir hari ini (Senin, 2 Agustus 2021). Pelaku pariwisata berharap kebijakan ini tidak berlanjut, karena memang tidak secara signifikan dapat mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “Selama PPKM, member-member Ubud Hotel Association (UHA) tetap beroperasional seperti biasa dengan pembatasan-pembatasan sesuai dengan aturan pemerintah,” kata Chairman UHA, Gede Paskara Karilo, Senin (2/8).

Sebagai pelaku pariwisata, pihaknya melihat program pemerintah yang dinamakan PPKM ini tidak significant dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Apalag penyekatan-penyekatan yang hanya menambah biaya-biaya operasional yang terbuang-buang percuma. “Alangkah baiknya, biaya itu bisa disubsidikan membantu masyarakat langsung yamn sudah sangat sulit ini. Jujur, PPKM 2021 ini terasa sangat membebani masyarakat, terutama yang mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ya, itu karena sudah setahun susah,” bebernya.

Untuk itu, Karilo berharap pemerintah lebih memfokuskan anggaran dalam penyediaan fasilitas lesehatan yang lebih besar, mempercepat program vaksinasi, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dari sisi kesehatan. Dengan demikian bisa memulai kembali aktivitas ekonomi seperti biasa, tetap dengan prokes kesehatan yg dianjurkan Pemerintah. “PPKM untuk daerah Bali sangat perlu dievaluasi, karena tidak membantu situasi saat ini, baik dalam menekan penyebaran virus dan juga roda perekonomian masyarakat yang sudah setahun mati. Disaat sudah sekarat malah diperparah dengan membatasi pergerakan ekonomi daerah Bali,” ucapnya menyayangkan.

Apalagi, pelaku pariwisata lebih terpukul lagi. Padahal, disaat perekonomian mulai membaik sejak beberapa bulan terakhir dengan program-program pemerintah yang membuat banyak pergerakan wisatawan ke Bali, baik dari sisi akomodasi, tour dan kuliner. Namun, dengan PPKM ini langsung hancur kembali. Apalagi support pemerintah sangat minim buat pelaku pariwisata baik dari level pekerja sampai pengusaha. “Pemerintah mesti mengevaluasi PPKM jilid II ini dan tidak diperpanjang lagi,” harapnya.

GM Grand Whiz Nusa Dua, Wayan Suwiryatama mengatakan, pariwisata hampir 99 % sudah tidak bisa bernapas akibat pandemic yang berkepanjangan ini. Apalagi sejak pemberlakuan PPKM Darurat hinga Level 4, namun sayang data statistik Covid-19 semakin runyam lebih-lebih saat ini adanya klaster keluarga dan sudah pasti lonjakan tinggi. “Kesehatan dan keamanan memang hal yang prioritas utama diperhatikan, lalu pariwisata kemudian. Setidakanya terapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara disiplin, patuh, konsisten dari kita semua. Jangan pilih kasih, seperti ada duit, omong kenceng, badan besar dimaafkan dan pelaku sebaliknya ditindak,” ucapnya serius.

Pihaknya berharap kepada top leader, hendaknya jangan promo terlalu muluk-muluk dan membahayakan kesehatan masyarakat, seperti kopi arak. Kesengsaraan sudah hampir di semua sector kecuali pertanian bukti nyata keluhan pak tani sangat kecil“Kenapa leader tidak pernah mendorong pertanian, perkebunan dan prikanan secara serius karena disana asal muasal pariwisata. Disana banyak lahan tidur dan saat ini pengangangguran banyak. Sepatutnya sudah harus memperhatikan kesitu, sehingga tanah jadi hijau, air melimpah, lahan jadi effective dan produktive, badan sehat, udara bersih, lestari, makan bisa dan senang. Kita di Bali tidak melulu mengharapkan produksi luar, minimal kebutuhan makan sendiri dan keluarga terpenuhi,” imbuhnya.

Menurutnya, PPKM bisa dilanjutkan selama statistik belum mereda dengan sarat terapkan prokes dan jalankan secara disiplin. Patuh dengan peraturan dan konsisten kontrol serta sangsi dijalankan jangan ngelihat perbedaan. “Kalau orang terpandang, sangsi tidak jalan. Namun, sebaliknya yang sudah melarat diberi sangsi. Inilah asal muasalnya pendemi tidak kunjung tuntas,” sebutnya.

GM Hotel Neo Denpasar, Ngurah Tisna Wiraatmaja mengatakan hal yang sama. PPKM tidak efektif, karena tidak ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah, seperti pemberian bantuan. Kebutuhan utama harus terpenuhi, sehingga orang-orang mau tidak mau harus pergi bekerja. “Yang jelas, dampak ke sektor pariwisata sangat parah. Hotel-hotel banyak tutup. Untungnya Hotel Neo Denpasar masih bisa bertahan. Meskipun sangat terpaksa harus mengurangi jam kerja karyawan dan otomatis mengurangi pendapatan mereka. Karena okupansi hotel sudah pasti menurun drastis selama pandemic, apalagi saat PPKM ini,” tutupnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us