Sampai saat ini, belum ada titik terang kapan Wisatawan Mancanegara (Wisman) maupun Wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Bali. Negara-negara sebagai pensuplai wisatawan, belum juga mengijinkan warganya untuk keluar negeri. Hal itu, membuat pengusaha property hotel kolep, hingga tak mampu membiayai opereasinal hotel. Tidak banyak dari mereka yang bisa membayar kredit. Walau ada keringanan atau relaksasi, tetap saja mereka tidak mampu mermbayarnya. Ada kabar sebanyak 60-an properti hotel dijual, yang 50% milik orang lokal. Lalu, seperti apa para pengusaha hotel menyikapinya?

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jembrana, Gede Sukadana mengatakan, para pengusaha hotel di Kabupaten Jembrana sangat merasakan dampak pandemi Covid-19 itu. Selama masa pandemi, kunjungan hotel sangat sepi, sehingga harus memutar otak untuk agar bisa menanggung biaya operasioanl hotel. “Untuk sementara, belum ada hotel di Jembrana yang mau dijual. Kunjungan memang sepi, bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi, kebanyakan dari mereka sifatnya bertahan,” ungkapnya.

Berdasarkan dari yang dimiliki PHRI Jembrana, kabupaten paling barat di pulau Bali ini memiliki sekitar 130 buah hotel dan sekitar 10 restoran. Khusus untuk City Hotel masih ada pergerakan karena pergerakan ekonomi masih berjalan dengan banyak masyarakat yang shoping ataupun jalan-jalan di tengah kota. Sementara hotel yang berada di kawasan pesisir, seperti di Pantai Pekutatan, Medewi, Yeh Sumbul, Air Kuning dan Palasari masih sangat sepi. “Bahkan ada hote buka ketika dibersihkan saja,” katanya.

General Manager Wide Sands Beach Retreat ini megaku, untuk dimasa sulit kunjungan ini, pihaknya akan melakukan beberapa langkah, seerti pertama tetap mengikuti anjuran pemerintah dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat, kedua melakukan komunikasi inten dengan Badan Promosi Daerah (BPD) PHRI terkait dengan perkembangan dan situasi, serta ketiga merubah market yakni menyasar domestik. “Saat ini, domestik memang susah juga. Apalagi, saat Jawa dan Bali masih menerapka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ya, hanya itu harapan satu-satunya,” imbuhnya.

Di masa sepinya kunjungan ini, PHRI Jembrana berencana akan melakukan pendataan ulang terhadap hotel-hotel yang ada, sehingga bisa menentukan grade hotel itu. “Hotel-hotel yang ada di Jembrana kebanyakan belum mengkuti verifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU), sehingga belum bisa menentukan hotel bintang atau non bintang. Nah, saat ini kami tengah merancang program itu,” harapnya.

Tidak demikian halnya dengan hotel-hotel yang ada di kawasan Wisata Kintamani, Kabupaten Bangli. Ketua PHRI Bangli, Ketut Marjana mengatakan, jika di beberapa daerah sepi kunjungan, justru Kintamani banyak dikunjungi wisatawan domestik ataupun masyarakat lokal. “Namun, di bulan Januari dan Februari ini, jumlah kunjungan wisatawan ke Kintamani menurun drastis karena dua hal, yaitu karena masih berlakunya PPKM dan pemberlakuan kembali pungutan retribusi di jalan raya Kintamani dengan tarif yang relatif mahal,” ungkapnya. (BTN/bud)