Ketua PHRI, Cok Ace Jadikan Bali sebagai Tourism Spa

Ketua PHRI, Cok Ace Jadikan Bali sebagai Tourism Spa

Ketika diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, dimana Spa yang dimasukan ke dalam jenis hiburan, maka pajak yang sebesar 40 persen hingga 75 persen. Atas pemberlakuan UU tersebut semua orang baru ngeh. “Seperti disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, UU ini disusun pada Januari 2022, dimana saat itu pariwisata Bali masih sedang bangkit dari pendemi, sehingga banyak yang bergerak disektor pariwisata tidak mendengar UU itu,” ucap Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Spa di Royal Pitamaha, Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (31/1).

Ada dua poin yang diajukan pada seminar ini, yakni pertama masalah besaran pajak 40 pesen yang ditetapkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. Lalu, masalah Spa yang dimasukan ke dalan jenis hiburan. Maka itu, banyak pengusaha pariwisata khususnya yang bergerak dibidang Spa berjuang agar Spa dikeluarkan dari jenis hiburan hingga ada yang ke Jakarta. “Maka keluarlah edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan kewenangan masing-masing daerah atas nama jabatan untuk memberikan insentif fiscal,” ucap Cok Ace, sebutan akrabnya.

Pengusaha Spa yang tergabung dalam asosiasi Spa di Bali yang berada di bawah naungan PHRI Bali maka sudah tentu perjuangan bukan sampai di sini saja. Artinya, bukan persoalan 40 persen saja, tetapi lebih besar memperjuangkan agar memposisikan Spa bukan bagian dari hiburan. “Spa ini sudah jelas bagian dari kesehatan, dan kebugaran. Kita mencatat bagaimana mendudukan Spa sebuah usaha yang benar melalui perjuangan panjang, sehingga terbentuknya asosiasi Spa yaitu Bali Spa and Wellness Association (BSWA) pada tahun 2022,” jelasnya.

Mudah-mudahan perjuangan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan melalui jalur judicial review ke Makamah Konstitusi (MK) yang diwakili oleh para pakar untuk menyampaikan hal ini, berhasil. “Andai kata Spa dikenakan pajak 40 persen tentu memberatkan para pengusaha. Tidak ada usaha yang dilakukan untuk menyisihkan keuntungan sebanyak 40 persen. Ini sangat mmeberatksan pengusaha Spa. Kami sedang mengangkat Bali sebagai tourism Spa,” imbuhnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan per Januari 2024. Sedangkan hari ini, masih sedang berusaha memperjuangkan Spa keluar dari pajak hiburan maka menyerahkan hal ini kepada bupati dan walikota untuk menguatkan dan melengkapi surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu. “Sehingga bukan hanya surat edaran dari Mendagri, tetapi kami juga berkepentingan untuk menentukan besaran pajak ini. Kami sedang berusaha, per hari ini pun sedang berusaha. Mungkin Januari tak bisa terhindar karena undang undang berlaku surut, setidak tidaknya Pebruari, kami bisa dengan pajak semula dengan besaran 15 peresen, bahkan 10 persen,” ungkapnya. (BTN/bud)

Anin Eka
AUTHOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us