Rapat koordinasi tematik manajemen aset daerah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya untuk menginventarisir semua permasalahan aset pemerintah daerah yang sampai saat ini masih terjadi. Aset daerah harus memiliki legalitas yang jelas, terutama untuk aset berupa tanah harus memiliki bukti legal berupa sertifikat. Untuk aset kendaraan dinas harus memiliki bukti legal berupa BPKB dan STNK dan juga harus jelas digunakan oleh siapa dan untuk apa, agar tidak terjadi kendaraan dinas yang disalahgunakan.

Hal itu diungkapkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Koordinasi dan Supervisi (Korsup) V Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (14/3).

Untuk aset pemerintah daerah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga/desa adat, harus segera diselesaikan agar aset tersebut jelas kepemilikan dan peruntukannya. “Manajemen aset daerah merupakan titik rawan korupsi, sehingga pemerintah daerah dalam mengelola aset harus mengedepankan prinsip efektif dan efisien, karena hal itulah yang menghindarkan pemerintah daerah dari praktik korupsi,” ujar Bupati Giri Prasta

Bupati Giri Prasta juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Korsup V KPK RI atas bimbingannya dalam pembangunan budaya anti korupsi dan penguatan sistem anti korupsi sehingga capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021 sebesar 95,20% dan menempati peringkat ke-2 se-Provinsi Bali serta peringkat ke-8 Nasional. “Kami berkeyakinan melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah akan dapat membenahi kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan aset daerah masing-masing,” pungkasnya.

Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga mengungkapkan, rapat tematik pemberantasan korupsi terintegrasi penting untuk dilakukan guna mencegah korupsi demi kemajuan negara, oleh sebab itu upaya pencegahan korupsi telah dilakukan di berbagai bidang namun hingga saat ini praktek korupsi masih saja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dengan berbagai cara. “Untuk itu pemerintah bersama KPK dan instansi terkait melakukan MCP kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. dengan sinergi KPK Kemendagri dan BPKP, komitmen Pemda harus kuat dalam usaha pemberantasan korupsi,”ucapnya.

Sementara Direktur Korsup V KPK RI Abdul Haris mengatakan, permasalahan utama dan paling banyak dalam tindak pidana korupsi, yaitu dimana 70% terkait pengadaan menggunakan belanja modal yang akan menjadi aset pemerintah daerah. “Jadi disini KPK selalu mendorong aset daerah dikelola secara baik tanpa menimbulkan tindak pidana korupsi kita juga berharap instansi seperti BPN, DJKN maupun BPKP membantu Pemda untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah, baik itu terkait sertifikasi, penilaian dan penghapusan maupun mcp seperti saat ini,” ujar Abdul Haris.

Sedangkan Kepala BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur mengatakan dari 8 area intervensi pada MCP 2022 salah satunya terkait aset daerah, yang mana dalam struktur neraca laporan keuangan daerah aset daerah menduduki porsi tertinggi yakni sekitar 80%. “Jadi wajar ini menjadi fokus area intervensi MCP, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu laporan keuangan daerah yang belum WTP, Pengecualian, dan Disclaimer pada umumnya itu permasalahannya ada pada aset. Untuk itu kami memberikan apresiasi masalah aset disorot oleh KPK dalam rapat koordinasi hari ini,” katanya dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring dan luring itu. (BTN/bud)