Sekretaris Daetah (Sekda) Kota Denpasar IB Alit Wiradana mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalisasi serapan atau realisasi anggaran APBD TA 2022. “Hal ini penting guna memastikan program prioritas yang telah ditetapkan berjalan dengan baik,” ungkapnya saat pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi dalam memantapkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Senin (7/11).

Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal menjadi pembahasan utama, mulai dari laporan penanganan dan perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, pemanfaatan e-katalog, hingga paparan progres realisasi fisik dan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.
“Secara umum realisasi atau serapan Anggaran TA 2002 sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa OPD yang serapannya masih rendah, sehingga sisa waktu dua bulan ini agar agar dimaksimalkan dengan baik,” kata Sekda Alit Wiradana.

Sekda Alit Wiradana kemudian meminta kepada OPD yang realisasi anggarannya masih dibawah 60 persen agar segera bisa direalisasikan sesuai rencana yang telah disusun. “Kita harus optimalkan anggaran sesuai yang telah dirancang, untuk merealisasikan masih ada waktu dua bulan lagi, dan yang terpenting dalam realisasi anggaran diharapkan melalui e-katalog dan dalam belanja modal agar memperhatikan TKDN,” paparnya.

Saat ini program pembangunan di Kota Denpasar telah memasuki triwulan IV, sehingga pelaksanaan program hendaknya harus menukik pada permasalahan yang terjadi di masyarakat dan pembangunan di Kota Denpasar mampu memberikan kemanfaatan dan peningkatan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. “Kita berada dalam kondisi tidak normal, apapun permasalahan yang ada mari kita koordinasikan dan selesaikan bersama, agar akselerasi percepatan realisasi anggaran bisa lebih tinggi dan maksimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari mengatakan, pembangunan dan perkembangan e-katalog lokal, sampai saat ini telah dilakukan penelaahan terhadap 2 etalase yang dilanjutkan dengan forum grup discussion dengan para pelaku usaha bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Serta Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Berdasarkan atas data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2022 telah terjadi peningkatan komitmen PPK untuk menggunakan metode e-purchasing sebesar (194 %) pada e-Katalog dan Bela Pengadaan yang semula hanya 35 M menjadi 103 M. “Kedepan kami akan melakukan reviu / penelitian yang lebih mendalam dengan mewajibkan pencantuman komitmen PPK terhadap target persentase TKDN yang akan diwajibkan kepada calon penyedia yang akan mengikuti paket tender tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ungkapnya. (BTN/bud)