PAKIS Bali Hadir Untuk Mendukung Kegiatan Di Desa Adat

PAKIS Bali Hadir Untuk Mendukung Kegiatan Di Desa Adat

Ny Putri Koster selaku Manggala Utama Paiketan Krama Istri Provinsi Bali (PAKIS Bali) menjadi salah satu narasumber dalam siaran tunda acara ‘Perempuan Bali Bicara’ yang mengangkat tema ‘Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Sosialisasi PAKIS MDA Bali’, yang berlangsung di Denpasar, Kamis (14/1).

Mengawali arahannya, Ny Putri Koster menyampaikan bahwasanya keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program program yang dicanangkan desa adat sebagai implementasi dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Ny Putri Koster sekaligus Ketua TP PKK Provinsi Bali menyampaikan bahwa keberadaan PAKIS Bali di tengah masyarakat dalam menjalankan programnya tidak saling tumpang tindih dengan program program TP PKK. PAKIS Bali akan terus bersinergi dengan TP PKK untuk mensosialisasikan program-program Pemprov Bali yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Posisi keduanya sudah jelas di suatu desa, di mana Ketua TP PKK adalah istri Kepala Desa sedangkan Ketua PAKIS Bali adalah istri Jro Bendesa. Dari keduanya tersebut selama ini sudah dalam ranah ruang lingkup yang beda dan keduanya menjalankan fungsinya secara beriringan.

Menurutnya keberadaan PAKIS Bali telah menyusun sejumlah program kerja yang mendukung kegiatan di desa adat serta memberdayakan dan memperkuat kemampuan krama istri di adat dalam melakukan swadharmanya masing masing. Dengan demikian, krama istri akan bisa menjadi subjek dalam wewidangan desa adat dan turut mengemban tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian serta ajegnya tradisi, adat dan budaya di desa adat.

Sementara itu Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I GAK Kartika Jaya menyampaikan bahwa lahirnya Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa adat merupakan payung hukum yang sangat lengkap dan jelas terkait keberadaan desa adat di Bali. Perda ini tidak hanya mengatur tata kelola pemerintahan di desa adat tetapi juga tata kelola keuangan desa adat serta pemberdayaan desa adat. Dengan perda ini desa adat memiliki potensi untuk mengembangkan potensi desanya ke dalam unit usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan desa adat tidak hanya dalam bentuk regulasi berupa perda tetapi juga di dukung penganggaran serta gedung yang representatif serta lembaga lembaga yang mendukung di dalamnya seperti PAKIS Bali. Dengan demikian, diharapkan keberadaan desa adat di Bali akan semakin kuat sehingga desa adat akan mampu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan.(BTN/ery)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us