Pengelola hotel di Bali sudah tidak memiliki cara dan strategi lagi untuk bisa bertahan di masa pandemi seakan tanpa ujung ini. Berkali-kali wacana pemerintah yang diharapkan dapat menggeliatkan pariwisata, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi masyarakatnya selalu saja ada hambatan, sehingga dibatalkan. Pemerintah dengan kebijkan untuk membuka pariwisata, terus saja tarik ulur seakan memberi harapan, namun kenyataannya tidak. Hal ini jelas membuat pengelola indsutri pariwisata tidak memiliki kepastian, apakah harus bertahan, setengah tutup atau sekalian tutup.

Direktur Ashyana Candidasa Beach Resort, Wayan Kariasa mengatakan, pemerintah semestinya memberikan kepastian bagi pengelola pawisata untuk menjalankan usahanya. Segala kebijakan yang menjadi syarat untuk menerima kunjungan sudah dilakukan dengan baik dan disiplin, namun semua itu sia-sia. Menjalankan tatanan kehidupan era baru, menerapkan protokol kesehatan, sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE), mengikuti vaksinasi hingga mendukung green sona untuk wilayah Ubud, Sanur dan Nusa Dua untuk memuluskan program Work From Bali (WFB). “Semua program itu menjadi harapan saja, karena dihambat dengan kebijakan lain,” ungkapnya, Kamis (22/7).

Sebut saja denga kebijakan pemerintah yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk lima hari kedepan. Kebijakan ini justru membuat pariwisata tambah lesu. “Kami memang sangat mendukung kepentingan kesehatan itu, lebih penting daripada kepentingan ekonomi, yang mana ekonomi Bali masih terus tertumpu pada sektor pariwisata. Nah, semoga dalam lima hari kedepan kasus Covid-19 di Bali tertangani dengan baik dan tidak terjadi lonjakan, sehingga tidak di PHP (Pemutus Hubungan Kerja) lagi buat kita semua,” ucapnya pasrah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Republik Indonesia (PHRI) Karangasem ini menambahkan, di beberapa Media dirinya sempat membaca, bahwa tanggal 26 Juli akan mulai adanya pelonggaran dengan sistem Level 1,2,3 dan 4. Hal ini penting dari awal disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mempersiapkan dengan lebih baik dan lebih matang. “Kami minta jangan di- PHP lagi. Kalau itu terjadi, kami kayaknya udah angkat Bendera Putih. Sebab, Pulai Bali yang boleh dibilang kecil dan bisa dikelola dengan sinergy yang baik, jangan di kotak-kotakan antar kabupaten dan kota. Justru yang paling penting adalah orang keluar masuk Bali yang harus dioptimalkan pengawasan, pengecekan dan tindakan tegas kalau ada hal-hal yang melanggar,” sebutnya.

Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga Bali dari penyebaran Covid-19. Bukan justru dijadikan ajang untuk meraih rejeki oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan ekonomi dan masyarakat Bali secara lebih luas. Jika sistem Level yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat, semoga Bali bisa masuk pada Level 2, sehingga bisa bergerak dan bergeliat kembali ekonomi Bali, baik itu esensial maupun non esensial dengan regulasi-regulasi yang jelas dengan tetap disiplin prokes. “Satgas mengawasi, mengurai dan memberikan sangsi disiplin bila ada perusahaan ataupun masyarakat yang melanggar dengan teguran pertama, kedua dan ketiga. Inilah hal yang penting buat kita. Masyarakat bisa bangkit dan tidak stress karena keterbatasan-keterbatasan, dan di satu sisi kebutuhan mereka untuk hidup tidak terpenuhi,” pungkas Ketua Indonesian Hotel General Manager Assosiation (IHGMA) ini penuh harap. (BTN/bud)