Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa – Bali tinggal sepekan lagi. Itu artinya, jadwal PPKM Darurat yang diprogramkan pemerintah dari tanggal 3 – 20 Juli akan segera berakhir. Walau batas akhir itu di depan mata, namun pelaku pariwisata di Bali mengkhawatirkan adanya perpanjangan pelaksanaan PPKM Darurat lagi. “Jika PPKM Darurat diperpanjuang, ekonomi masyaraikat Bali akan semakin parah, dan nasib pengelola akomodasi akan semakin galau serta tidak menentu,” kata Resort Manager (RM) Pramana Watu Kurung Ubud, Nengah Widhiasa, Selasa (13/7).

Ketika pemerintah mengumumkan akan ada pelaksanaan PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali, wisatawan domestic langsung merespon dengan membatalkan kunjungan. Apalagi, dibarengi dengan beberapa persyaratan bagi wisatawan domestic yang masuk ke Bali lebih deperketat, maka saat itu pula banyak pembatalan yang terjadi di bulan Juli. “Jujur, walau kami meluncurkan paket-paket murah, mulai pelaksanaan PPKM darurat sudah terjani penurunan tingkat hunian yang sangat significant di Pramana Watu Kurung. Staff dan pegawai hotel hanya bekerja membersihkan akomodasi saja, bukian melayani tamu,” ucap Nengah Widhiasa.

RM The Kayon Jungle Resort by Pramana Ubud, Made Suhartana mengatakan, pemerintah mestinya lebih mempertimbangkan kembali jika pemberlakuan PPKM Darurat ini diperpanjang di Pulau Dewata. Sebab, bisa dilihat sendiri dampak dari PPKM Darurat yang sangat berpengaruh buruk terhadap tingkat hunian kamar hotel. Keinginan wisatawan ataupun masyarakat untuk bepergian ke kawasan wisata di seputaran Bali semakin berkurang. Hal itu, mengakibatkan kerugian bagi pelaku pariwisata termasuk pengelola akomodasi hotel. “Betul, kesehatan sangat penting bagi kita semua, namun pemerintah juga mestinya concern dengan keterpurukan ekonomi masyarakat secara umum,” ungkapnya.

Perekonomian yang terus menurun akan berdampak bagi kehidupan sosial, psikologis dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Kami sangat berharap pemerintah dapat lebih bijak melihat kepentingan masyarakat Bali yang sangat tergantung dari pariwisata. Ekonomi masyarakat Bali terus menurun akibat dari kebijakan itu. Mestinya, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap objek pariwisata, hotel, restaurant dan lainnya, sehingga tetap komitment melaksanakan yang sudah diterapkan dalam sertifikasi Clean, Health, Safety & Environment (CHSE), sehingga kesehatan dan perekonomian masyarakat bisa berjalan seiring dan bersinergi,” harap Suhartana.

Hal yang sama juga dikatakan Manager Tapa Tepi Kali Canggu, Komang Sudiyasa. Pria kalem ini mengatakan, kurang lebih 1.5 tahun pandemi Covid-19 sudah melanda Bali dan Indonesia, sehingga semua sektor mengalami dampak krisis ekonomi. Terlebih Bali, yang perekonomiannya digerakan dari sektor pariwisata, sehingga sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan yang hampir 1.5 tahun lebih ini. Banyak hotel-hotel yang tidak mampu menjalankan operasional karena tingginya biaya, akan tetapi pendapatan tidak ada. “Apalagi, kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM Darurat se-Jawa-Bali saat ini dan biaya PCR yang tinggi, hal itu tentu membuat sektor pariwisata lebih terdampak lagi,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Komang Sudiyasa sangat dikeluhkan oleh para pengusaha hotel, restaurant, biro perjalanan, pengelola object wisata serta pedagang oleh-oleh yang tidak dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Selaku pengelola pariwisata, dirinya sangat patuh dan taat serta mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk berjuang menurunkan dan menghentikan kasus penyebaran angka kasus Covid-19. Karena itu, Tapa Tepi Kali Canggu by Pramana sudah tersertifikasi CHSE, semua karyawan sudah tervaksinasi dan selalu taat protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. “Kami berharap agar PPKM Darurat tidak diperpanjang lagi bagi Bali, namun cukup dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat baik bagi semua karyawan, tamu hotel, maupun pengunjung,” pungkasnya. (BTN/bud)