Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar program pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Selasa (7/2).

Kegiatan dalam rangkaian HUT Kota Denpasar ke 235 itu berlokasi di Banjar Gelogor Carik, Desa Adat Pemogan, penyelenggaraan kegiatan ini juga didukung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali.

Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara menyebut pelayanan KB MKJP ini merupakan upaya nyata guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. “Pelayanan KB MKJP ini merupakan salah satu langkah untuk mencetak keluarga berkualitas. Saya meyakini, melalui pengaturan jarak kelahiran anak serta usia ideal melahirkan, bisa dilakukan dalam mempersiapkan kehamilan sehingga nantinya akan melahirkan generasi berkualitas dan tercegah dari stunting,” ujarnya.

Ny. Antari Jaya Negara berharap, program pelayanan KB MKJP ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Denpasar. “Saya harap pelayanan KB MKJP gratis ini dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat mewujudkan keluarga berencana yang sejahtera,” lanjutnya.

Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono menyatakan peran kader KB dirasa sangat penting dalam proses mengedukasi langsung masyarakat terhadap pentingnya penggunaan KB. “Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada para kader KB yang telah berupaya untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Peran para kader sangatlah penting karena langsung bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat,” ucapnya.

Sebagai penyelenggara program, Kepala Dinas P3AP2KB, I Gusti Agung Sri Wetrawati, menjelaskan Gebyar Pelayanan KB serangkaian HUT Kota Denpasar ke 235 ini dilaksanakan di 4 titik kecamatan, yakni Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utama, dan Denpasar Barat. “Kami juga bekerjasama dengan fasilitas fasilitas kesehatan di masing masing wilayah, dengan menargetkan masing-masing petugas lini lapangan atau PKB untuk bisa mendapatkan 8 sampai 9 orang akseptor per-bulan dengan sebelumnya melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terlebih dahulu,” urainya. (BTN/bud)