Pemkab Badung Diminta Gali Potensi Pendapatan di Luar PHR

Pemkab Badung Diminta Gali Potensi Pendapatan di Luar PHR

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan apresiasi kepada Fraksi-fraksi DPRD Badung yang telah menjalankan konstitusinya dengan baik, dan secara prinsip telah menerima serta menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 serta Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi Perda Badung.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih setulus-tulusnya kepada DPRD Badung khususnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede, telah melaksanakan tugas konstitusinya,” jelas Bupati saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua buah Ranperda di ruang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Jumat (9/7).

Rapat Paripurna yang berlangsung secara virtual tersebut dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Sidang diikuti anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda I Wayan Adi Arnawa beserta Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, berkaitan dengan penyampaian Fraksi Badung Gede yang menginginkan pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan Badung dari bantuan Pemerintah Pusat, disampaikan bahwa jenis bantuan pemerintah pusat yang dapat diberikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk di desa yaitu dana bagi hasil, selanjutnya ada DAU, DAK fisik dan non fisik, DID, dana desa, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan semua OPD sudah berproses, bagaimana kita dapat memenuhi kewajiban daripada OPD dalam urusan masyarakat di Badung. Saya kira itu sangat bagus sekali, untuk masukan sangat luar biasa,” jelasnya.

Di bagian lain disebutkan, mengenai dana DAU dari pusat, sebelum pandemi celah fiskal Badung negatif. Dan sekarang kita sudah mohon kepada pemerintah pusat untuk melihat realisasi anggaran 2020 dan 2021. Mudah-mudahan masalah DAU sesuai regulasi semestinya adalah tanggungjawab pusat untuk memberikan pendapatan gaji kepada pegawai khususnya PNS. “Karena kami di Kabupaten Badung sebetulnya membutuhkan 717 M untuk gaji PNS, namun diberikan 300 M. Mudah-mudahan dengan adanya celah fiskal positif ini kita bisa mendapatkan tambahan itu,” tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Putu Parwata menyebutkan, dari rapat paripurna ini, dari tiga Fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, semuanya memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Dikatakan, dalam pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik dengan bukti diraihnya opini WTP. Artinya pemerintah telah melaksanakan mandatorinya sebagai pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang. Anggaran pendidikan sudah dialokasikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan dalam RPJMD Semesta Berencana dan APBD diharapkan pemerintah terus menggali potensi pendapatan daerah diluar PHR, mengoptimalkan pajak-pajak daerah dan mengoptimalkan penagihan piutang pajak. Sehingga RPJMD yang melanjutkan kebahagiaan untuk masyarakat Badung ini akan dapat tercapai. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us