Pemkab Badung Peroleh DID 2 Kali Berturut-Turut

Pemkab Badung Peroleh DID 2 Kali Berturut-Turut

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang diwakili Bupati Nyoman Giri Prasta menerima penghargaan dari KPK kategori Pemerintah Daerah yang mampu memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) 2 kali berturut-turut tahun 2020-2021. Penghargaan itu diterima Badung atas keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat. Penghargaan diterima pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (HAKORDIA) 2021 di Gedung Juang Kantor KPK Jakarta, Kamis (9/12). Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, diperlukan upaya yang lebih fundamental dan mendasar dalam upaya penindakan terhadap perilaku korupsi tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera yang menakutkan bagi pelaku, disamping itu upaya penindakan juga dipandang sangat penting dalam upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian uang Negara. “Upaya accept recovery dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara sekaligus untuk memitigasi pencegahan korupsi sejak dini,” tegasnya,

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tahun Tahun 2021 mengambil tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak Bangsa untuk berperan aktif ambil bagian dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. “Dalam membantu Pemerintah menyelamatkan keuangan Negara KPK telah berhasil mengembalikan keuangan Negara sebesar 2.6 t untuk tahun 2021 disamping itu KPK juga telah menyelamatkan potensi kerugian Negara 46.5 T,” terang Firli

Bupati Nyoman Giri Prasta menyampaikan terimakasih khususnya kepada KPK RI karena dalam puncak acara HAKORDIA 2021 Badung mendapatkan penghargaan. Berkenaan dengan telah terpenuhinya kriteria utama seperti opini BPK atas LKPD WTP, penetapan Perda APBD tepat waktu, serta penggunaan e-Government berupa e-Budgeting dan e-Procurement. KPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam memperbaiki tata Kelola Pemerintahan dengan memasukkan kategori kinerja indek pencegahan korupsi berupa capaian nilai MCP diatas rata-rata nasional.

Untuk itu, Pemkab Badung diberikan penghargaan kategori DID karena penetapan Perda APBD tepat waktu, serta penggunaan e-Government berupa e-Budgeting dan e-Procurement. “Kami tetap solid untuk selalu taat asas, karena kami memiliki prinsip bahwa cara kita agar tidak kena hukum itu gampang, yaitu jangan sekali kali pernah melanggar hukum,” tegasnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us