Pelayanan masyarakat, khususnya saat ini akan lebih fokus kepada pelayanan kesehatan dan pengelolaan sampah. “Keberhasilan Pemerintah Kota tentu tidak luput dari partisipasi dan dukungan aparatur pemerintah desa dan kelurahan,” ujar Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam rapat koordinasi hukum pemerintahan desa dan kelurahan mengenai pelayanan kepada masyarakat di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang pada Kamis (3/4).

Rapat Koordinasi Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan ini diawali oleh PJ Sekda Kota Denpasar, I Made Toya dan dihadiri Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, Asisten III Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar, serta forum Perbekel Lurah se-Kota Denpasar.

Walikota Jaya Negara mengatakan, dalam hal ini dirinya akan memfokuskan pelayanan terkait akan dilaksanakannya vaksinasi yang akan dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Denpasar dengan menambah 23 fasyankes. Dengan begitu, nantinya ada total 40 fasyankes di seluruh wilayah Kota Denpasar yang akan memberikan pelayanan vaksin kepada masyarakat Kota Denpasar. Adapun sasaran tahap II saat ini yaitu sebanyak lebih dari 125.300 sasaran untuk pelayanan publik di seluruh Kota Denpasar. Pelayanan vaksinasi tahap II sudah berlangsung sejak 23 Februari lalu.

Sementara untuk pengelolaan sampah, berbasis sumbernya akan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa dan Kelurahan agar dapat mengolah terlebih dahulu sebelum dikirim ke TPA, mengingat dalam beberapa bulan kedepan TPA Suwung akan semakin penuh.

Sementara Ketua Forum Perbekel Lurah, I Gede Wijaya Saputra mengatakan, untuk kegiatan vaksin untuk lansia agar tepat sasaran dan lebih dikoordinasikan kepada Perbekel atau Lurah, terutama masalah jarak sehingga tidak menunggu terlalu lama ataupun kejauhan. Untuk masalah sampah supaya betul-betul dipersiapkan dan ketika mendapatkan tempat yang sudah ditentukan sebagai penampungan agar disosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar lebih meyakinkan bahwa tidak ada pencemaran lingkungan. (BTN/bud)