Wakil Wali (Wawali) Kota Denpasar I Kadek Arya Wibawa membuka pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bertempat di Inna Sindhu Beach Hotel Sanur, Selasa (12/7). Program tersebut sebagai rencana aksi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melibatkan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Provinsi Bali diikuti Pejabat Administrator Pemkot Denpasar.

Kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu etalase akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tertatanya mekanisme prosedur dan proses pengadaan barang/jasa yang kredibel menjadi cermin tata kelola pemerintahan, baik dari sisi efesiensi, efektifitas, transparansi dan keterbukaan maupun dari sisi penganggaran. “Oleh karena itu hal pertama yang dilakukan adalah penguatan SDM pengadaan yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, serta sebagai langkah komitmen meningkatkan kompetensi aparatur,” ujar Wawali Arya Wibawa dalam sambutannya.

Secara khusus penguatan ini diberikan bagi pejabat administrator dengan harapan dapat kompeten dalam mengendalikan kontrak pengadaan selaku salah satu pelaku pengadaan yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatan ini juga sebagai program rencana aksi dan tercatat, serta dilaporkan yang nantinya akan di evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. “Saya sampaikan agar dipahami semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Denpasar bahwa apapun bentuk dan jenis pelatihan jangan dianggap sebagai formalitas belaka, tetapi harus pada esensi untuk menambah pengetahuan dan kompetensi,” lanjutnya.

Pada tahun 2022 ini melalui BKPSDM fokus memfasilitasi pelatihan bagi seluruh pejabat administrator yang belum memiliki sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud korelasi terhadap pernyataan kesanggupan para ASN ketika dilantik menjadi pejabat administrator untuk melakukan pengembangan kompetensi. “Sebagai ASN wajib memegang teguh core values berAHKLAK dalam bekerja dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,. Loyal, adaptif, dan kolaboratif,” sebutnya.

Ketua DPD IAPI Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Manu menyampaikan pengadaan barang/jasa menjadi urat nadi seluruh organisasi. Segalanya butuh pengadaan barang/ jasa apalagi disektor publik yakni pemerintahan dengan tuntutan trasnparansi menjadi pondasi utama dalam pengadaan barang/jasa. “Dewasa ini pengadaan barang/ jasa tidak jauh dari permasalahan klasik. Seperti proyek tersendat, sengketa kontrak, yang lebih ekstreme tindak pidana korupsi, mark up, ini yang sering berseliweran,” ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung secara bertahap. Dari tanggal 12-16 Juli memasuki peserta gelombang 1, dan dilanjutkan tanggal 19-23 Juli 2022 gelombang 2. (BTN/bud)