Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Septiana Tri Setiowati membuka Rapat Koordinasi Kabupaten Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 di Kabupaten Badung yang ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan dukungan mensukseskan peringatan awal registrasi sosial ekonomi di Kuta Paradiso Hotel Bali (Bima Room) Jalan Kartika Plaza Tuban Kuta Bali, Selasa (20/9). Rapat ini dalam rangka pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di seluruh wilayah Republik Indonesia pada bulan Oktober 2022,

Sekda Adi Arnawa menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah awal dalam melaksanakan Instruksi Presiden yang dilatar belakangi oleh kebutuhan basis data penduduk terkini sebagai integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik dan mengapresiasi BPS Kabupaten Badung dalam membangun satu data, karena ini adalah isu yang strategis yang didorong oleh pemerintah dimana sering sekali data kita bersifat sektoral dan tidak terintegrasi,” katanya.

Sekda Adi Arnawa melanjutkan, karena melalui kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti oleh BPS dan dilatarbelakangi oleh kebutuhan basis data penduduk terkini. “Hal itu sebagai integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mewujudkan kebijakan yang lebih terarah dan memiliki daya dalam program-program kedepan,” ucapnya.

Seluruh jajaran perangkat daerah untuk dapat benar-benar diatensi dan mendukung serta menyukseskan kegiatan ini. “Gunakan momentum ini dan memanfaatkan secara maksimal, benar-benar efektif mencapai tujuan dan sasarannya agar kita bisa mengurangi exclusion dan inclusion error. Regsosek memiliki dua pilar, yakni proses pemutakhiran data sehingga bisa lengkap dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dengan data yang memadai, program pemerintah akan tepat sasaran dan berdaya maksimal,” pungkasnya.

Sementara Kepala BPS Badung Septiana Tri Setiowati menyampaikan pelaksanaan rapat koordinasi kabupaten ini memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Pendataan awal Regsosek merupakan tanggung jawab yang akan sama-sama kita pikul dalam rangka mendukung pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan, terutama yang terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat ke depan.

“Kita adalah pencetak sejarah, karena pendataan awal Regsosek secara khusus untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tepatnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dimulai dari tangan bapak atau ibu semua. Kolaborasi menjadi kunci dalam keberhasilan pendataan awal Regsosek ini. Membangun dukungan yang nyata dari K/L/Pemkab, Kecamatan hingga level desa, karena Regsosek merupakan pengelolaan data secara berkelanjutan dan memerlukan komitmen yang besar dari kita semua,” ujarnya. (BTN/bud)