Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia, membuat perekonomian terpuruk, tak terkecuali disektor pariwisata. Bali sebagai destinasi wisata utama Wisatawan Mancanegara (Wisman), sangat merasakan keterpurukan ekonomi tersebut. “Pandemi Covid -19 mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali berpengaruh pula pada pendapatan masyarakat, terutama para pekerja pariwisata,” kata Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Centre (WCC), Ni Nengah Budawati, Kamis (21/4).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahkan Bali pernah berada dalam posisi nol kunjungan wisatawan asing. Kondisi tersebut membuat para pekerja pariwisata yang jumlahnya sangat dominan, harus berjuang dan mencari cara untuk tetap bertahan dan memenuhi kelangsungan hidup keluarga. “Hal itu juga dirasakan perempuan Bali. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, perempuan Bali harus ikut berjuang dan turut memikirkan perekonomian keluarga,” sebutnya.

Dalam kondisi seperti itu, perempuan Bali menjalankan peran gandanya. Selain memenuhi kewajiban domestik, juga mencari jalan untuk menambah pendapatan keluarga, baik dengan berjualan makanan, membuat kerajinan, bahkan mencoba hal-hal baru di luar kebiasaannya.
“Keterlibatan perempuan dalam perekonomian keluarga, sangat diyakini akan memberikan solusi dalam persoalan keuangan keluarga tersebut,” ujar wanita ramah ini.

Nengah Budawati menambahkan, belum selesai berjibaku dengan tantangan pandemi Covid-19, belum juga perekonomian sepenuhnya membaik, perempuan Bali harus menghadapi persoalan lainnya. Harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan yang tentunya sangat menyulitkan dan merugikan ibu rumah tangga. Mereka semakin terjepit tanpa solusi yang jelas dari pemerintah. Harga bahan baku terus naik, tapi berbagai kebutuhan tetap harus dipenuhi secara berkelanjutan.

“Dengan meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok, seperti minyak goreng yang saat ini, bahkan meningkat 2 kali lipat dan semakin langka membuat sulit ekonomi masyarakat miskin khususnya perempuan yang sebagian besar bekerja di sektor informal, seperti pedagang makanan yang hidup dari hasil berjualan” tutur Budawati.

Nengah Budawati lalu berharap, pemerintah sebagai pengambil keputusan bisa segera mengambil langkah-langkah atau solusi agar ketimpangan harga kebutuhan sehari-hari bisa diatasi secepat mungkin. Kenaikan harga bahan pokok tentu akan berdampak pada ketimpangan mengakses pemenuhan kebutuhan bahan pokok, dan membuat posisi perempuan semakin rentan. “Masa pandemi yang terjadi hampir dua tahun lamanya, sangat mempengaruhi perekonomian keluarga, sehingga menyebabkan munculnya persoalan rumah tangga semakin meningkat,” tegasnya.

Meningkatnya persolan rumah tangga, maka perceraian juga cenderung meningkat, di mana salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Ini adalah dampak dari mulai menurunnya pendapatan ekonomi keluarga, banyak pekerja dari sektor pariwisata mengalami pemutusan kerja. Bahkan pelaku perceraian saat ini adalah dari pekerja yang ke luar negeri. “Persoalan rumah tangga ini bisa diatasi, jika sama-sama memahami situasi saat pandemik dan bersama-sama mencari solusi,” jelasya.

Marhaini Nasution dari Aksi! untuk Keadilan Gender, Sosial dan Ekologi mengatakan, menimbang berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi perempuan di Bali, momen G20 yang nantinya akan digelar di Nusa Dua pada November 2022 mendatang, diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk tegas menentukan kebijakan yang lebih mendukung posisi perekonomian perempuan. ”Ketidakadilan ekonomi yang terus berlanjut pada perempuan disebabkan karena sistem patriarki di dalam masyarakat. Sistem ini diperkuat oleh kebijakan negara yang tidak berpihak pada perempuan,” ungkapnya.

Berbagai program yang ada, lanjutnya justru tidak melibatkan perempuan yang berdampak pada pemiskinan perempuan. Pada pertemuan G20 nanti diharapkan suara-suara perempuan didengar untuk diadopsi menjadi sebuah keputusan. “Momen G20 menjadi ajang advokasi terkait situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan, khususnya di Bali dan umumnya di seluruh Indonesia. Maka itu, LBH WCC dan Aksi! for gender, social and ecological justice berharap dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dan ekonomi perempuan, akan berdampak pula pada menurunnya tingkat kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan,” harapnya. (BTN/bud)