Semua pelaku pariwisata pasti susah untuk melakukan sesuatu disaat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang membatasi segala kegiatan masyarakat ini. Sebut saja dalam meningkatkan hunian hotel, pasti berpikir tujuh keliling untuk bisa memikat wisatawan. “Hunian hotel kami di masa pandemi sebelum PPKM mencapai 50%, tetapi dengan adanya penerapan PPKM Darurat ditambah dengan penyekatan di beberapa daerah membuat occupancy menjadi drop yang tidak lebih dari 10%,” kata General Manager (GM) The Haven Suites Bali Berawa, Bogank Serpiyadi, Jumat (16/7). Benar benar sekarat.

Jika PPKM itu sebagai upaya untuk mampu membuat kasus di Bali melandai, pihaknya sangat setuju. Namun, yang sedikit disayangkan kenapa tak sedari awal mengambil kebijakan kalau negara ini harus lockdown, lalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Setelah aman, kemudian membuka pariwisata seperti sebelum pandemi. Boleh juga membuka pariwisata tanpa adanya peraturan PPKM Darurat yang sangat memberatkan. “Ketika kebijakan untuk membatasi tamu yang keluar masuk Bali, membuat pariwisata itu kehilangan tamunya. Kami berharap PPKM Darurat ini tidak diperpanjang,” paparnya.

Ketika ingin mencari target market lokal, lanjut Bogank maka masyarakat lokal pun tidak ada yang berani keluar jauh karena adanya penyekatan di masing-masing daerah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pergerakan ekonomi yang tinggi karena kegiatan yang lain juga dibatasi. “Dari pada setengah-setengah seperti ini sekalian lockdown, tetapi full bantuan dari pemerintah. Disamping itu, program vaksinasi dipercepat serta masyarakat mesti mendukung dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara mutlak, makan makanan bergizi cukup, konsumsi extra multivitamin dan cukup beristirahat cukup,” ujarnya.

Hal senada dikatakan General Manager Hotel NEO+ Kuta Legian, I Made Astika Parwata yang mengharapkan PPKM Darurat tidak berlanjut. Nasib pengelola akomodasi hotel pasti terpuruk, jika PPKM Darurat diperpanjang lagi. “Kami pada awalnya mempertimbangkan untuk menutup operasional hotel sementara dari sejak awal pandemi tahun lalu. Itu karena kunjungan hotel yang tidak kunjung membaik di masa pandemi dengan rata-rata tingkat hunian kamar dibawah 10%. Nah, setelah penerapan PPKM Darurat semakin bertambah buruk,” ungkap Dewan Pengawas DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Bali ini kalem.

Sebagai pelaku pariwisata, pihaknya sangat bergantung kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Pihaknya berharap kebijakan PPKM Darurat tidak diperpanjang lagi, akan tetapi pengawasan di lapangan yang lebih diperketat. Sebut saja, pintu-pintu masuk Bali dijaga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan ada oknum yang main-main, sehingga dapat memperparah keadaan. “Pelabuhan Gilimanuk, Padangbai dan Bandara Ngurah Rai sebaiknya diawasi dengan ketat. Disamping itu, tetap fokus terhadap program vaksinasi massal, sehingga warga Bali bisa mencapai “herd immunity” secepatnya,” ungkap Wakabid Organisasi, Kerjasama & Kelembagaan DPD IHGMA Bali ini. (BTN/bud)