Kalangan pariwisata, tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan pemerintah yang melanjutkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk wilayah Jawa – Bali. PPKM yang terus berseri itu, mementahkan segala cara dan strategi para pengelola hotel untuk menarik kunjungan wisatawan. Berbagai paket dan kemudahan lainnya juga diluncurkan untuk merangsang para pelanggan agar mau menginap, termasuk pakett Work From Hotel (WFH), namun tetap nihil. Padahal, para pengelola hotel telah menerapkan tatanan kehidupan era baru dan menerapakan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai intrsuksi dan aturan yang dikeluarkan pemerintah.

General Manager (GM) Swiss-Belexpress Kuta, Ida Bagus Sedana mengatakan, sebagai pelaku pariwisata dirinya sangat berharap untuk tidak melanjutkan, bahkan menghilangkan PPKM dalam bentuk seri apapun. Masyarakat Bali yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata sangat terganggu dengan kebijakan itu. Jika terus dilanjutkan, maka akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat Bali. “Kami di pariwisata sudah hampir 1,5 tahun mengalami keterpurukan ekonomi., bahkan sebagian besar sudah mengalami titik terendah posisi ekonominya. Bali yang masyarakatnya sudah hamper 90% lebih mendapatkan vaksin, ini akan menjadi suatu jaminan kalau kita bisa hidup berdampingan dengan Covid -19,” katanya, Kamis (12/8).

Jika PPKM 4 ini terus berlanjut, sudah pasti berpengaruh dengan kelangsungan operational hotel. Di satu sisi, pengelola hotel melakukan berbagai cara untuk menghindari terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK), namun disisi lain harus mampu menanggung beban biaya operational walau itu hanya sebagai bentuk perawatan saja. “Kami berharap level PPKM itu dikurangi dan objek wisata di Indonesia terutama Bali dibuka dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat, sehingga wisatawan domestik mau berkunjung ke Pulau Dewata. Saya pribadi sangat setuju dengan certificate vaksin dijadikan satu syarat untuk masuk ke object wisata,” paparnya.

Selama pelaksanaan PPKM Mikro, Darurat hingga Level 4 ini, pihaknya sudah melakukan penghematan di semua post pengeluaran, seperti air, listrik dan hari kerja karyawan. Demikian pula sudah melakukan penghematan hari kerja sampai 70% atau rata-rata karyawan bekerja hanya 8-10 hari kerja saja. “Syukurnya, untuk biaya operasional selama PPKM itu, kami masih bisa mendapat pinjaman dana dari owning company,” imbuhnya.

Dia memohon kepada pemerintah agar mempertimbangkan effect dari PPKM terhadap perekonomian itu sendiri. Paling tidak, program kesehatan serta pertumbuhan ekonomi agak diseimbangkan, sehingga rakyat bisa mulai bernafas lagi kalau ekonomi tetap berputar. “Kami sangat setuju kesehatan menjadi prioritas, tetapi untuk sisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan. PPKM Darurat dan Level 4 ini sangat menghambat kedatangan wisatawan. Belum lagi kebijakan yang sering berubah rubah,” ungkapnya menyayangkan.

Hotel Manager FRii Bali Echo Beach, Moh. Hasan Bisri sejak awal sudah memprediksi PPKM level 4 akan diperpanjang. Karena itu, pihaknya kembali menekan biaya operasional hotel termasuk biaya Sumber Daya Manusia (SDM), serta penyesuaian operasional dengan aturan yang berlaku. “PPKM ini sangat berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar, karena dengan diperketatnya aturan perjalananan mengakibatkan berkurangnya minat wisatawan domestik berwisata. Jujur, selama pandemi ini, Wisatawan Domestik yang kami andalkan meskipun hanya bisa maksimal 20% saja,” ungkapnya pasrah.

Pria yang kagum dengan budaya Bali ini lalu berharap kepada pemerintah untuk memberikan kembali bantuan intensif ke pariwisata Bali untuk membangkitkan perekonomian yang sudah sangat tertekan ini. “Kami berharap untuk pembukaan Bali bagi wisawatan domestik cukup dengan mensubsidi PCR test dibawah 500 Ribu atau hanya cukup dengan test antigen bagi yang sudah vaksin penuh,” usulnya.

Hal senata juga dikatakan GM The Aveda Boutique Hotel, Luh Putu Rena Widyarti, selaku pelaku usaha pariwisata di Bali kebijakan pemerintah terkait penerepan PPKM Darurat ke Level 4 itu sangat merasakan dampaknya. Semula, pariwisata sudah mulai bangkit, namun harus kembali pada keadaan seperti awal pandemi. “Sebelum, PPKM diberlakukan, tingkat hunian hotel sedikit membaik, bahkan kami sempat memperkerjakan karyawan harian kami, namun dengan PPKM ini kami kembali merumahkan mereka, dan mengurangi hari kerjanya,” akunya polos.

Wanita ini mengaku harus sangat extra hati-hati dalam mengelola keuangan agar tetap bisa bertahan melewati masa PPKM, dengan harapan keadaan dapat membaik lagi setelah PPKM tidak diberlakukan lagi. Wisatawan domestik yang menjadi harapan satu-satunya, kemudian enggan bepergian dikarenankan test yang harus dilalui, bahkan harganya lebih mahal dari harga tiket. “Kami membuat beberapa paket ekonomis juga untuk menarik perhatian market lokal, untuk sedikit membantu menambah pundi-pundi keuangan,” bebernya.

Selama PPKM ini, Rena menerapkan strategi yang sangat mengedepankan efisiensi, namun tetap berusaha menjaga existensi mengingat persaingan saat ini. Pihaknya tetap menjaga harga ataupun paket yang dibuat agar kompetitif, dan ramah di kantong. “Jujur saja, PPKM kali ini, jauh lebih berat karena persyaratan masuk Bali yang sangat ketat, dan ditambah pula pandemi ini sudah berlangsung cukup lama. Istilahnya secara keuangan, masyarakat juga pasti akan sangat hati-hati untuk mengeluarkan uang, mengingat pandemi belum tahu kapan berakhirnya. Saat ini yang menjadi prioritas tentunya kebutuhan pokok sehari-hari, jadi untuk liburan pasti sangat sulit,” ungkapnya.

Untuk itu, Rena berharap kepada pemerintah pikirkan pula perekonomian rakyat. “Kami paham bahwasanya antara kesehatan dan ekonomi adalah pilihan yang sulit. Apabila persyaratan untuk datang ke Bali dapat dipermudah sedikit, namun tetap memberlakukan prokes yang ketat di bandara, pelabuhan, dan obyek wisata, kami rasa kedua hal tersebut (kesehatan dan ekonomi) bisa sama-sama jalan. Catatan saya adanya pengawasan prokes dari pihak pemerintah dan juga komitmen dari pelaku industri,” pungkasnya. (BTN/bud)