Prof Bandem: Masih Banyak Seni Komunal tanpa Hak Cipta

Prof Bandem: Masih Banyak Seni Komunal tanpa Hak Cipta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berhasil memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan warisan tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Buktinya, sebanyak 24 Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) telah diperoleh. “Saya ucapkan selamat kepada Pemprov Bali, dibawah kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster sudah mengambil langkah yang fantastis. Hal ini sangat baik sekali,” kata Prof. Dr. I Made Bandem.

Budayawan asal Singapadu itu mengatakan, untuk mendapatkan hak cipta atau hak paten terkait dengan seni dan budaya serta hasil karya industry itu tidak mudah. Hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu ada dua, yaitu hak cipta akan mendapatkan hal cipta yang disebut copyright dan hak industri disebut industry right yang terkait dengan paten. Hak cipta itu ada yang bersifat individual, dan ada yang bersifat komunal. “Ini langkah bagus diambil Gubernur Bali yang mengusulkan seni budaya atau karya-karya cipta terkait dengan tradisi dan komunal, karya bersama yang anonim (tanpa pencipta),” lanjutnya.

Karya anonim itu, misalnya Gambuh yang sudah ada sejak abad 16. Dramatari itu perlu dilindungi oleh pemerintah, sehingga jika ada klaim dari luar daerah atau luar negeri yang mengaku ciptaan satu negara tertentu bisa ditunjukan data. “Kita punya kasus dulu dengan Tari Pendet yang diakui Malaysia. Tetapi karena Pendet itu belum diberikan hak cipta, maka kita tak bisa mengadu data ke Malaysia. Akhirnya, mandeg disitu, kemudian damai karena digunakan untuk promosi Asia sesungguhnya,” contohnya.

Prof. Bandem menjelaskan, seni tradisional yang berkaitan dengan hak komunal masih banyak sekali, seperti Tari Rejang yang ada sekitar 30-an jenis, Sanghyang 55, Baris Gede 60, Parwa, Topeng Gambuh, Calonarang, dan banyak lagi yang masih belum terdaftar. Gambuh saja ada banyak, seperti Gambuh Padang Aji, Batuan, Pedungan, dan Tumbak Bayuh yang terkait dengan gaya, sehingga nanti akan menjadi problem yang lain. “Seni tradisional yang anonim, tak ada penciptanya penting sekali untuk melindunginya dengan mendaftarkan HKI,” imbuhnya.

Perlindungan semacam ini, sudah dilakukan pemerintrah melalui pengusulan warisan budaya dunia tak benda nasional. Setiap tahun pemerintah kabupaten yang mengusulkan. “Itu perlindungan juga, tetapi tidak ada hak ekonominya karena itu bukan hak cipta. Itu hanya melindungi bahwa semua kegiatan pengetahuan tradisional itu adalah milik daerah,” lanjutnya.

HKI yang bersifat individu sudah dilakukan sendiri oleh para seniman Bali, bahkan hampir semua karya bersifat hak cipta individu itu sudah masuk hak cipta, bahkan telah menerima HKI. “Nah, terkait dengan hak cipta individu, pemerintah sewajarnya mendorong para seniman untuk mendapatkan sertifikat hak cipta sendiri, disamping karena itu memang menjadi tangung jawab senimannya. Kalau seniman akademis, seperti di ISI dan Stikom sudah mengerti manfaat dari hak cipta itu, sehingga mereka ajukan sendiri-sendiri,” terangnya.

Seniman yang telah mendapatkan hak cipta pasti ada untungnya. Pertama akan mendapatkan hak budaya, karena begitu diumumkan karya ciptanya maka seniman itu sudah mendapat nama dan reward (penghargaan) dalam kontek budaya. Kedua mendapatkan hak ekonomi atau royalty. Karena berkaitan dengan hak ekonomi, maka pasti akan pentas. Bukan pentas di pura atau di masyarakat, tetapi pentas untuk kepentingan industry pariwisata, di tempat-tempat pusat pariwisata, dan hotel berbintang. Dalam pentas ini pasti dibayar, sehingga mendapat hak ekonomi,” imbuhnya.

Hany saja, lanjut Prof Bandem, hak ekonomi ini belum jalan, sehingga Bali perlu memiliki lembaga pengelola hak cipta atau asosiasi pengelola hak cipta. Nah, badan ini harus yang dipercaya. Walau ada lembaga-lembaga swasta yang membentuknya, tetapi ini harus kredibel yang dapat dipercaya oleh masayarakat. “Oleh karena itu, saya berharap kedepan, secepatnya pemerintah Bali membentuk lembaga pengelola hak cipta atau apapun namanya. Lembaga ini yang juga mengurus terkait dengan pendaftaran hak cipta itu, disamping mengurus hak ekonomi itu,” bebernya.

Lalu, terkait dengan hak ekonomi, Prof Bandem sudah lama tidak melihat ada pementasan-pementasan tradisional di hotel berbintang di Bali. Karena itu, perlu ada semacam Surat Edaran Gubernur supaya hotel berbintang 4 atau 5 keatas yang beroperasi di Bali wajib mementaskan seni-seni tradisi. “Dulu, pada saat jaman Pak Mantra masih ada. Sekarang tidak ada. Kalaupun ada jenisnya hanya ada dua, pagelaran rutin dan ada yang bersifat event tertentu. Kalau event tertentu itu masih ada. Tetapi, pementasan tradisional yang bersifat rutin itu penting ada,” usulnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us