Kabupaten Buleleng melakukan hilirisasi pada produksi hortikultura yang akan dimaksimalkan. Hal itu untuk mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023. “Salah satunya dengan adopsi teknologi pasca panen,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu (18/1).

Ada upaya jangka pendek dan jangka panjang dalam mengendalikan inflasi di Buleleng. Jangka pendek, akan dilakukan operasi pasar dan kerjasama antar daerah seperti yang telah dilakukan. Untuk jangka panjang, pola produksi dari komoditas akan diatur. Termasuk seluruh proses dalam manajemen produksi sehingga pola panen dan pola produksi bisa dimantapkan. “Itu yang akan kita mantapkan,” jelasnya.

Semua itu belum cukup. Manajemen rantai pasok juga harus ditingkatkan. Pola distribusi diatur sehingga tidak terlalu banyak yang terlibat. Dua perusahaan daerah yaitu Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra dikerahkan sebagai penyerap komoditas pangan. Dengan begitu, rantai pasok bisa diperpendek.

Hilirisasi pada komoditas hortikultura sebagai komponen bergejolak penyumbang inflasi akan lebih dimaksimalkan. Salah satunya dengan adopsi teknologi pasca panen produk hortikultura. “Jangan lupa sebagai komponen bergejolak, hortikultura itu mudah rusak. Maka harus ada adopsi teknologi pasca panen hortikultura sehingga umur simpan mereka bisa lebih panjang. Seperti itu yang akan kita lakukan,” ucap Lihadnyana.

Mengenai digitalisasi daerah, Lihadnyana mengungkapkan perluasan digitalisasi khususnya pada pendapatan dan keuangan daerah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah sudah dikelola dengan baik. Juga sudah digunakan dengan akuntabel. “Sehingga, dengan memperluas dan mempercepat digitalisasi daerah apalagi transaksi digital, lambat laun kedepan masyarakat akan menjadi percaya dan yakin untuk membayar pajak. Serta uang pajak ini sudah dikelola dengan baik,” ungkapnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho menyebutkan HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Buleleng merupakan yang pertama di Bali pada tahun 2023. HLM ini membahas upaya mengendalikan inflasi pada bulan Januari 2023. Sesuai dengan pidato Presiden RI Joko Widodo, di 2023 inflasi masih akan menekan. Termasuk di Provinsi Bali. Berbagai masalah masih menjadi penyumbang inflasi di Bali.

Salah satunya adalah adalah harga komoditas cabai. “Kemudian ada tomat, daging ayam ras. Kita pisah dulu antar komoditas. Kalau yang bisa kita beli dari Bali kita beli. Bangli dan Tabanan kan pusatnya ya. Kalau kita tidak punya, baru kita lakukan kerjasama antar daerah di luar Bali. dan Buleleng sudah coba kerjasama dengan Jawa Timur. Internal dulu untuk menjaga inflasi di Januari 2023 ini,” sebutnya. (BTN/bud)