Regulasi Pemerintah Pusat Tumpang Tindih, Forum Bali Bangkit Ajukan 3 Usulan

Regulasi Pemerintah Pusat Tumpang Tindih, Forum Bali Bangkit Ajukan 3 Usulan

Kebijakan pemerintah pusat tentang Polymerase Chain Reaction PCR Test, karantina untuk Wisatawan Mancanegara (Wisman), dan kebijakan Visa bagi Wisman sebagai tidak menguntungkan Bali yang ekonominya ditopang dari pariwisata. “Karena itu, 26 Oktober 2021 Forum Bali Bangkit mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali untuk menyalurkan aspirasi berkenaan dengan tumpang tindihannya kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini sebagai pemegang otoritas tertinggi,” kata Koodinator Forum Bali Bangkit, Yoga Iswara, Rabu (27/10).

Saat menyalurkan aspirasi itu, Forum Bali Bangkit sebagai aliansi dari 38 asosiasi itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Kory yang menyambut baik, dan berjanji akan melakukan analisa terkait rekomendasi yang telah disampaikan berkenaan dengan hal tersebut. “Kebijakan pemerintah pusat semestinya sebagai stimulus pemulihan pariwisata dan menggeliatkan ekonomi di Bali, bukan sebaliknya kendatipun resiko kesehatan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) itu.

Sebut saja contohnya, Bali yang telah bekerja keras dan berhasil turun ke Level 2 dihadiahkan sebuah kebijakan PCR Test untuk para wisatawan melalui udara. Semestinya dilakukan langkah antisipatif dengan penurunan biaya PCR Test terlebih dulu, sebelum di keluarkan kebijakan terkait. Kondisi seperti ini, akan sangat berdampak terhadap cancellation dan menurunya minat wisatawan untuk datang ke Bali. “Berdasarkan data yang dihimpun IHGMA Bali pada tanggal 24 Oktober 2021, telah terjadi pembatalan kunjungan mencapai 1596 room nights. Jika saja penurunan harga PCR dilakukan terlebih dahulu, maka langkah antisipasi bisa dilakukan untuk mencegah pembatalan kamar,” paparnya.

Mengacu pada peraturan karantina yaitu SK Ka-Satgas No. 15 tahun 2021 tentang 19 negara asing warga negaranya diizinkan datang ke Indonesia menjalankan masa karantina 5 X 24 jam, dan tidak diperbolehkan keluar dari kamar atau villa. “Hal ini bisa kita bayangkan bagaimana kondisi tamu yang akan berlibur ke Bali harus tinggal di kamar selama 5 hari. Sedangkan di negara-negara lain, sudah banyak yang mulai dan meninggalkan kewajiban karantina bagi pelaku perjalananan internasional, seperti Thailand dan Maldives,” ujarnya membandingkian.

Kendala lainnya, adalah terkait regulasi Visa. Berdasarkan Permenkumham No. 34 tahun 2021 maka jenis Visa yang berlaku untuk memasuki wilayah Indonesia, khususnya Bali adalah Visa kunjungan dengan tujuan wisata yang termasuk dalam kategori Visa B2111A atau biasa disebut Business Essential Visa, sehingga Free Visa dan Visa On Arrival (VOA) belum berlaku hingga saat ini. Permasalahan yang ada, pada permohonan Visa B211A cukup rumit dan hanya dapat dilakukan lewat penjamin korporasi sesuai dengan ketentuan dari imigrasi. “Hal ini menjadi kendala bagi calon wisatawan ketika syarat dan ketentuan perjalanan termasuk proses Visa yang cukup rumit, menyebabkan destinasi Bali menjadi tidak menarik serta mahal dalam biaya perjalanan,” sebutnya.

Yoga Iswara menegaskan, masih ada beberapa kebijakan yang dipandang perlu adanya koordinasi, sehingga tidak terkesan tumpang tindih. Karena itu, ada 3 rekomendasi yang menjadi usulan urgensi kepada pemerintah sebagai upaya solusi terbaik. Pertama, pembatalan aturan (Imendagri No. 53 tahun 2021, SE Ka-Satgas No. 21 tahun 2021, SE Kemenhub No. 89 tahun 2021) yang mengharuskan menggunakan Test PCR bagi yang telah vaksin 2 kali, atau penurunan harga PCR dengan penetapan harga Rp. 200.000 yang di subsidi pemerintah untuk penerbangan domestik, dan Rp. 300.000 untuk penerbangan international.

Kedua, mengusulkan agar wisatawan nancanegara pada masa karantina 5 hari dapat keluar kamar, villa dan beraktivitas di dalam hotel (tidak bercampur dengan pelanggan non karantina) atau mengusulkan agar karantina di Bali menggunakan pola wilayah (Pulau Bali). Sebagai pulau karantina dan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi CHSE dan seluruh karyawannya telah tervaksinasi. Ketiga, membuka kemudahan aplikasi E-Visa berbayar, khusus untuk tujuan wisata secara perseorangan tanpa harus melalui penjamin korporasi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan Free Visa khususnya untuk negaranegara dengan low risk.

Untuk itu besar harapan aspirasi seluruh stakeholders yang diwakilkan oleh Forum Bali Bangkit bisa diterima sebagai pemulihan pariwisata Bali. Bukan hanya sebagai wacana atau harapan saja, namun benar-benar kebijakan pemerintah memiliki kebermanfaatan khususnya pada masyarakat Bali. “Sekarang ibaratnya Bali telah dibuka, namun pintunya masih diborgol dan rantai borgolnya berlapis lapis,” ungkapnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us