Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang baru, menjadi harapan baru bagi pengelola pariwisata di Pulau Bali. Karena, setiap perubahan atau pergantian tentu mampu membawa harapan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. “Mentri Parekraf pasti mempunyai inovasi dalam kepariwisataan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Bapak Mentri harus bergerak cepat dan bisa membuktikan dalam 3 bulan di tahun 2021 harus ada perubahan yang mendasar untuk recovery dunia pariwisata,” kata Ketua Bali Villa Association (BVA), I Gede Nik Sukarta, Selasa (29/12).

Perubahan mendasar untuk recovery tersebut mesti menjadi prioritas, sehingga mampu membangkitkan pariwisata yang berdampak pada peningkatkan ekonomi masyarakat. terutama provinsi yang terpuruk karena pariwisatanya, seperti Bali, Jogyakarta, Sulawesi Utara (Sulut) dan Batam. “Karena itu, Bapak Mentri harus cepat beradaptasi, dan saya yakin Bapak Mentri pasti bisa khususnya dengan birokrasi. Beliau kan pernah menjadi Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta,” sebut pelaku pariwisata ini serius.

Agar bisa cepat mewujudkan recovery tersbut, General Manager Villa Kayu Raja ini mengatakan, mesti berkolaborasi dengan semua stakeholder secara pro active, dan mau mendengarkan masukan dari stake holder pariwisata. Semua masukan itu, tentu dianalisisa secara cepat dan tepat seblum membuat kebijakan. “Jangan membuat kebijakan yang nyeleleh. Seperti membikin wisata halal di Bali. Hal itu bisa menguras energi yang tidak perlu,” usulnya.

Khusus untuk Bali, silahkan direview, sehingga bisa menjadi destinasi berkelas dan quality tourism meningkat, namun tetap manage mass tourism dengan segala pasarnya karena Bali milik dunia. Hal tersbut akan menjadi lebih mudah dilakukan, bila berkolaborasi juga dengan Mentri terkait, seperti Mentri di BUMN dan Perdagangan. Selain itu, memastikan para Duta Besar (Dubes) betul-betul dijadikan Ambasador Pariwisata dan Markerter. “Kalau boleh usul, jangan handalkn pen-supply turis dari negara yang bersiko tinggi,” imbuhnya.

Keterbukan akan penanganan Covid-19 dan dilakukan secepatnya, sebagai upaya untuk meyakinkan dunia luar, bahwa Indonesia siap secara disiplin mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan yang berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE. “Penerapan Prokes CHSE ini mesti dilakukan secara berkesinambungan dan tentu kerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan lainnya,” tutup Nik Sukarta penuh harap. (BTN/bud