Menjelang dibukanya pariwisata Bali, Kementerian Pariwisata bersama Dinas Pariwisata Bali dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Bali serta beberapa pelaku pariwisata Bali menyatukan persepsi dan komitmen menyongsong dibukanya pariwisata Bali. Diskusi kelompok tersebut memfokuskan pada kebijakan strategis akselerasi pembukaan pariwisata Bali. “Pembukaan dilakukan secara bertahap, dimana Nusa Dua, Sanur, dan Ubud sebagai pilot projectnya,” ujar Deputi Menparekraf Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kurleni Umar saat memaparkan materi terkait prakondisi pembukaan kembali Pariwisata Bali di Taman Nusa Gianyar, Rabu (7/4).

Pariwisata akan dibuka jika terjadi risiko penularan yang rendah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan vaksinasi untuk tercapainya herd immunity terutama pada Zona Prioritas serta kesiapan industri untuk jaminan pelayanan prima dan konsistensi penerapan prokes atau dengan sertifikasi CSHE. “Ada beberapa parameter yang harus dipenuhi seperti penurunan tingkat kasus baru serta penurunan populasi tertular Covid-19. Disamping itu kesiapan sistem kesehatan dan keselamatan yang memadai juga menjadi parameter dibukanya Bali,” ungkapnya.

Kurleni Umar juga meminta terwujudnya sistem transportasi yang aman. “Saya ingin ada yang bertanggung jawab terhadap transportasi, artinya memastikan sistem transportasi yang terintegrasi dengan zona aman. Intinya disini memastikan wisatawan berkunjung ke daerah zona hijau,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa juga menekankan, biro perjalanan harus mengajak wisatawan berkunjung ke zona hijau. “Biro perjalanan harus memastikan wisatawan berkunjung ke green zone. Biro perjalanan juga harus mengatur paket tur sesuai arahan gubernur,” papar Astawa seraya mengatakan tentunya dengan integrasi berbagai elemen wisatawan yang datang sehat begitu pula saat pulang ke negaranya dengan sehat.

Astawa menambahkan travel bubble yang dibuka nantinya yaitu wisatawan dari Tiongkok, UEA, Singapura dan Korea. Astawa mengharapkan tata kelola pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang lebih baik. “Ubud sebagai pilot project dibukanya pariwisata mengingat sejarah pariwisata Bali yang dimulai dari Ubud, dan berkembang ke Sanur dan Nusa Dua,” imbuhnya.

Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun memaparkan, sistem vaksinasi di Gianyar yang dijadikan percontohan vaksinasi Bali mengungkapkan bahwa vaksinasi di Gianyar berbasis banjar. “Mengapa banjar? Karena di Bali pada khususnya banyak program yang telah berhasil dilakukan dengan berbasis pada banjar. Disamping itu, dengan memanfaatkan kelian banjar untuk mendata masyarakatnya itu sendiri ataupun pekerja yang ada di wilayah banjarnya tersebut sekaligus memobilisasi untuk datang melaksanakan vaksin,” paparnya.

Di Gianyar tim vaksin terdiri dari 33 tim dimana setiap tim bisa melaksanakan vaksin kepada 150 hingga 250 orang per hari. Jadi jika diberi 30.000 vaksin akan terlaksana cukup dalam 5 hari. Mengenai alur vaksinasi masyarakat melakukan pendaftaran dan vaksinasi di meja 1 kemudian melakukan skrining di meja 2 baru melakukan vaksin di meja 3 serta observasi di meja 4 setelah mendapatkan vaksin. Apabila tidak terjadi gejala lainnya maka masyarakat penerima vaksin diperbolehkan untuk pulang.

Mengenai persiapan re-opening Ubud Hijau, Pemkab Gianyar telah menyiapkan penjagaan di pintu masuk Gianyar serta aplikasi tracing yang berfungsi men-tracing setiap pergerakan wisatawan dengan menggunakan barcode QR yang akan diletakkan di setiap hotel restoran pusat perbelanjaan dan objek wisata. (BTN/bud)