Sekda Badung Terima Tim BPK RI Perwakilan Bali

Sekda Badung Terima Tim BPK RI Perwakilan Bali

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira. Kehadiran Tim ini terkait kegiatan Entry Audit Rinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan surat tugas oleh Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali kepada Sekda Badung bertempat di Ruang Pertemuan Nayaka I di Puspem Badung, Rabu (23/3). Turut juga hadir Inspektur Luh Suryaniti, Kepala BPKAD, serta perwakilan Bapenda Badung.

Sekda Adi Arnawa mengatakan, kehadiran BPK RI sangat membantu terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. “Mudah-mudahan dengan kehadiran BPK ini, sangat membantu kami terutama dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel sesuai dengan harapan bersama, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucaknya.

Sekda Adi Arnawa berharap kepada seluruh Orgainsasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan laporan keuangan nanti, agar benar-benar momentum ini dijadikan sebagai evaluasi, disamping memberikan timbal balik terhadap tata kelola yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD. “Kami berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2021 benar-benar menghasilkan audited yang akuntabel. Itulah yang menjadi harapan kita, dalam mewujudkan transparansi keuangan yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat,“ ungkapnya.

Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tanggal 18 Maret telah menyampaikan laporan keuangan yang audited dan selanjutnya auditing pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun anggaran 2021.

Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Laporan keuangan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi berlaku secara umum atau basis akuntansi, dimana hal-hal tersebut perlu diperhatikan sesuai standar PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us