Simposium Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dalam rangka mendukung penyusunan kerangka Regulasi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber berlangsung di Hotel The Westin Resort Nusa Dua, Senin (7/12). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Gubernur Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra S.E., M.M. serta Forkompimda Provinsi Bali. “Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif,” kata Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara. Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada 16 Agustus 2019 lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia, kini data lebih berharga dari minyak, sehingga, dalam bidang pertahanan keamanan, Indonesia juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber,” ungkapnya.

Pandemi Covid-19 saat ini, turut mengakselerasi transformasi digital di seluruh dunia. Indikasinya adalah terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat. Peningkatan trafficinternet dan maraknya penggunaan aplikasi daring turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan serangan siber, seperti malware, phising, SQL Injection, Hijacking, danD istributed Denial of Service(DDOS). “Grafik Serangan Siber di Indonesia selama periode bulan Januari-November 2020, telah terjadi serangan siber sebanyak lebih dari 423juta serangan. Jumlah ini lebih banyak hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah serangan diperiode yang sama pada tahun 2019,” ucap TNI (Purn) Hinsa Siburian.

SKSN yang digelar secara daring itu diikuti oleh peserta dari berbagai stakeholder dan menghadirkan narasumber Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo (Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi danAparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), Duta Besar Febrian Alphyanto Ruddyard ( Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri), DR. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAPD. (Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN / Bappenas), Dra. Mariam F. Barata, M.I.Kom. (Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo.5.Nunil Pantjawati, B.Sc., M.E., Direktur IKPRED BSSN), Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.(Kepala Dinas Komunikasi Informatika & Persandian), Perwita Sari, S.ST., S.E., M.Si.(Analis Kebijakan Madya/Koordinator Perumusan Kebijakan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). (BTN/bud)