Rencana pemerintah menjadikan pesisir Tanjung Benoa sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang pengelolaannya dilakukan pihak desa adat mendapat dukungan kalangan pelaku wisata bahari. Salah satunya dari Pemilin Basuka Water Sport, I Wayan Dharma.
Namun demikian Dharma menegaskan sebelum dijadikan kawasan DTW pemerintah harus melakukan penataan infrastruktur yang ada. Hal ini menyangkut zona atau spot untuk wisatawan berrekreasi agar tidak mengganggu Kenyamanan wisatwan lainnya. “Jadi spot-spotnya harus diatur, dimana tempat wisatwan beransati, jalan-Jalan atau bermain water sport agar tidak saling mengganggu,” tegasnya.
Selain itu, infrastruktur jalan juga harus segera ditata. Termasuk kantong-kantong parkir yang ada. Sebab Jalan satu-satunya yang ada yakni Jalan Pratama kerap dilanda Kemacetan ketika kunjungan meningkat saat liburan. “Seperti saat libur Tahun baru, biasanya sebelum pandemi macet sekali. Ini harus dipikirkan dan dicarikan Jalan keluarnya,” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan wacana pembangunan jalan lingkar barat Tanjung Benoa yang hingga kini belum ada kejelasannya.
Mantan Kepala Lingkungan (Kaling) ini juga mengungkapkan Kondisi wisata bahari saat ini memang sudah mulai membaik. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Terutama berkaitan dengan terjadinya perang harga yang masih terus terjadi. Dia mendesak agar pemerintah turun tangan untuk menetapkan tarif terendah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat seperti saat ini. “Kalau ini terus dibiarkan maka akan terjadi “saling bunuh” antar pengusaha Itu sendiri dan tamu yang diuntungkan karena bisa mempermainkan harga. Belum lagi harga yang dijual di online yang sangat rendah,” tegasnya.
Oleh karenananya dia mendesak kepada pemerintah baik Propinsi Bali maupun Pemkab Badung untuk segera melakukan pertemuan melibatkan semua pengusaha untuk mencari solusi terkait perang harga ini.
Dengan begitu, pembangunan kawasan Tanjung Benoa dan usaha yang ada di dalamnya akan berjalan dengan baik seiring ditetapkannya sebagai DTW.
Dirinya selaku Salah satu pengurus Gahawisri Propinsi Bali sudah pernah mnyampakain permasalahan ini namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya. (BTN/Denpost/113)