Surat untuk Pak Jokowi. Ini Intinya. Bikin Miris

Surat untuk Pak Jokowi. Ini Intinya. Bikin Miris

Pariwisata Bali untuk kunjungan internasional sudah dibuka pada 14 Oktober 2021 lalu. Namun, sejak pembukaan itu diumumkan, belum ada penerbangan langsung dari luar negeri ke Pulau Dewata yang berakibat pada nihilnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali. Padahal, di negara lain, seperti Thailand, setelah dibuka pariwisatanya, negara tersebut sudah menerima kinjungan wisatawan. Forum Bali Bangkit menilai kebijakan open border atau dibukanya kembali pariwisata Bali menerima turis asing terhambat oleh kebijakan visa kunjungan, kebijakan karantina dan kebijakan penerbangan.

Hal itu mengemuka pada Symposium dan Press Conference Forum Bali Bangkit di Prama Sanur, Jumat (19/11). Forum Bali Bangkit yang berasal dari 34 stakeholders pariwisata Bali merasakan dampak berupa tekanan akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini, sehingga mendorong perubahan kebijakan terkait perjalanan wisata international. “Forum Bali Bangkit menyampaikan surat permohonan perubahan kebijakan open border Bali kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jumat 19 November 2021,” kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

Dalam surat permohonan tersebut perubahan kebijakan open border tersebut menyebutkan, pertama, terkait kebijakan visa berdasarkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021, maka jenis visa yang berlaku untuk memasuki wilayah Indonesia dalam hal ini khususnya Bali adalah Visa Kunjungan dengan tujuan wisata yang termasuk dalam kategori Visa B211A atau yang biasa disebut Business Essential Visa. Ini berarti, Free Visa dan Visa On Arrival (VOA) belum berlaku hingga saat ini. Permasalahan pada permohonan Visa B211A cukup rumit dan hanya dapat dilakukan lewat penjamin korporasi sesuai dengan ketentuan dari Imigrasi.

Kedua, kebijakan karantina mengacu pada peraturan karantina yaitu SK Ka-Satgas No. 15 Tahun 2021 dan Adendum SE Satgas No. 20 tahun 2021 tentang 19 negara asing yang diizinkan datang ke Indonesia menjalankan masa karantina 3×24 jam bagi yang sudah vaksin lengkap dan tidak diperbolehkan ke luar dari kamar/villa. Sedangkan sudah banyak dan terus bertambah negara-negara yang mulai dan akan meninggalkan kewajiban karantina bagi pelaku perjalananan Internasional seperti Thailand, Kamboja, serta Maldives.

Ketiga, berdasarkan peraturan yang berlaku dimana hanya warga negara dari 19 negara yang telah ditentukan dapat datang ke Bali dengan visa kunjungan B211A tujuan wisata dengan menggunakan penerbangan langsung. Kebijakan penerbangan langsung ke Bali kurang realistik karena hanya sebagian kecil penerbangan internasional langsung ke Bali, kebanyakan transit dalam perjalanan menuju Bali. Jika kebijakan terbang langsung ke Bali ini dipertahankan hasil kebijakan tersebut akan sangat kecil atau nihil.

Agung Partha menegaskan, pihaknya sudah ke mana-mana mengajukan permohonan untuk melaklukan revisi kebijkan, namun sampai detik inipun belum direspon bagus. Gubernur dan Kementrian sudah dilakukan, sehingga kini melapor kepada Presiden. Permintaan asosiasi ini sama karena sudah terkomunikasi. “Intinya negara lain bisa, maka kita harus bisa. Kita revisi bersama-sama. Permasasalahnnya Bali dibuka, tetapi digembok. Karantina dari 8 turun 5 dan turun 3. Kalu ketiga ini diberikan maka pariwisata Bali juga sembuh,” sebutnya.

Ketua Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali, Putu Winastra mengatakan melalui surat ini Forum Bali Bangkit berharap Presiden Joko Widodo dapat mendorong perubahan kebijakan terkait perjalanan wisata international melalui langkah-langkah, yaitu membuka kemudahan aplikasi E-Visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perseorangan, tanpa harus melalui penjamin korporasi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan Free Visa khususnya untuk negara-negara dengan risiko rendah.

Selain itu menyarankan agar wisatawan mancanegara tanpa menggunakan masa karantina atau karantina di Bali menggunakan pola wilayah (Pulau Bali) sebagai ‘Pulau Karantina’ dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment (CHSE) dan seluruh karyawannya telah tervaksinasi. “Sebagai referensi, kami menunjukkan kebijakan di negara bagian New South Wales (NSW) Australia dan Pulau Langkawi, Malaysia. Pemerintah New South Wales Australia sudah mencabut kewajiban karantina mulai 1 November 2021 untuk wisatawan asing dan penduduk Australia sepanjang sudah fully vaccinated. Sama dengan itu, Langkawi menerapkan kebijakan karantina wilayah di Pulau Langkawi,” jelasnya.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara meminta memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali khususnya untuk negara yang sudah siap datang ke Bali. Salah satunya perlu diprioritaskan adalah negara Australia dan negara Eropa yang merupakan sumber devisa Bali terbesar dan juga termasuk negara memiliki risiko Covid-19 rendah. “Kami berharap ada respon dari pemerintah, dan kami meyakini Presiden Jokowi akan merespon surat ini,” ujarnya.

Yoga Iswara juga mengusulkan agar pertanggungan asuransi dapat diturunkan sebesar $50,000 USD, sehingga tidak menyulitkan wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Namun tetap bisa membiayai dirinya sendiri apabila terpapar Covid-19 atau dapat melakukan pembelian asuransi pada saat kedatangan di Bali. “Jujur, awalnya, ada desakan dari teman-teman untuk turun ke jalan, tetapi kita gunakan hak kita dengan media bersurat untuk memberikan fakta dan solusi,” ujarnya.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Nuarta mengatakan kegiatan ini klimak dari diskusi stakeholder yang dilakukan dari sebelum-sebelumnya, tetapi tetap tidak ada perubahan, sehingga mementum diharapkan mendapat respon Presiden. Sementara Ketua Bali Villa Association (BVA) Gede Nik Sukarta memaparkan, Forum Bali Bangkit harus besatu dan memiliki kelebihan karena masing-masing mempunia kunikan. Dirinya mengaku kegiatan ini bersifat ngayah, sehingga melibatkan stakeholder. “Kami ingin membangkitkan ekonomi dari pariwisata, sehingga Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) menggeliat,” ungkapnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us