Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE,MM, menerima kunjungan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Oemar Ibnu Alkhatab, dalam rangka memberikan arahan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Dharma Santhika (PDDS) yang telah lulus seleksi, Selasa (30/3). Bupati Sanjaya saat itu didampingi Sekda I Gede Susila, Inspektur Tabanan I Gede Urip dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan AA. Dalem Tresna Ngurah.

Bupati Sanjaya mengapresiasi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Oemar Ibnu Alkhatab, karena bersedia memenuhi undangan untuk memberikan saran dan masukan kepada calon Dewan Pengawas dan calon Direksi PDDS yang baru, sehingga mempunyai pijakan dalam melaksanakan tugas, terlebih nantinya mampu memberikan keuntungan bagi APBD. “Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mempunyai integritas dan pemimpinya mempunyai komitmen yang jelas dalam membawa arah perusahaan kedepannya,” katanya.

Untuk itu, Bupati Sanjaya sebelumnya menginginkan adanya suatu terobosan baru dan memerintahkan jajarannya agar pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi PDDS, melalui tahapan seleksi yang terbuka untuk masyarakat Tabanan, sehingga terjaring pimpinan yang mempunyai integritas dan dedikasi penuh untuk kemajuan Kabupaten Tabanan.

Sekda I Gede Susila mengatakan, proses dan tahapan pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi PDDS telah selesai dilakukan. “Dari yang mendaftar, 7 orang sebagai Dewan Pengawas, yang lulus 3 orang dan kemudian dari 12 yang melamar sebagai calon Direksi, yang lulus 9 orang,” ucapnya.

Setelah itu, tahapan-tahapan berikutnya dilakukan dengan uji kelayakan. Pada 29 Maret 2021 dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. “Dari hasil uji ini, yang lolos sebagai calon Dewan Pengawas adalah I Gede Nyoman Sapta Adi, kemudian ada 3 orang calon direksi yang lolos, atas nama I Putu Anom Artadana, Kompyang Gede Pasek Weda dan I Ketut Arjana,” ungkap Susila.

Oemar Ibnu Alkhatab menjelaskan, Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang dibentuk oleh Pemerintah untuk bisa memastikan bahwa pelayanan piblik dilakukan dengan baik. “Mengapa dibutuhkan pengawasan kepada pelayanan publik, karena pelayanan publik merupakan pintu masuk daripada korupsi,” ujar Oemar.

Pihaknya berharap, langkah seleksi Dewan Pengawas dan Direksi ini menjadi langkah maju untuk memajukan perusahaan daerah. Dengan melaksanakan seleksi yang bagus, orang yang terpilih nantinya betul-betul bekerja untuk menghidupkan perusahaan. “Kepada yang terpilih, dalam menghidupkan perusahaan jangan mengandalkan APBD. Tapi bila perlu mencari keuntungan buat APBD,” pintanya.(BTN/bud)