Kepastian pemerintah untak membuka border pariwisata Juni – Juli menjadi harapan bagi pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Taman Soekasada Ujung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Segala persyaratan telah diikuti, mulai dari penerapan protokol kesehatan standar Cleanliness, Health, Safety, dan Environment (CHSE), vaksinasi dan selalu menjaga kawasan agar aman dari penyebaran virus. “Kami siap menerima kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Karena itu, border pariwisata mesti tetap dibuka Juni – Juli ini. Jika tidak, kami pasti memeras otak untuk menutupi biaya operasional DTW,” kata Manager Taman Soekasada Ujung, Ida Made Alit.

Penasehat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem ini menegaskan, sejak pandemi Covid-19 melanda Bali pendapatan Taman Ujung sangat minim hingga dibawah rata-rata, sehingga biaya operasional sering tidak mencukupi. Apalagi, DTW sempat ditutup selama 4 bulan (Maret – Juli 2020) akibat dampak pandemi, sehingga pemasukan zero. “Ketika ada kebijakan untuk menjalani tatanan kehidupan era baru (New Normal), maka Taman Ujung kembali menerima kunjungan. Walau minim pendapatan, tetapi kami belum merumahkan karyawan, karena DTW ini merupakan Cagar Budaya yang perlu terjaga kebersihannya dan kelestariannya,” jelasnya.

Taman Soekasada Ujung yang dikelola oleh Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung itu memiliki staf sebanyak 50 orang dan 1 orang tenaga dari Cagar Budaya Nusra di Gianyar. Semua staff dan karyawan digaji bersumber dari entrant fee karcis masuk. “Pada saat buka kembali, kami ada dana cadangan yang dikumpulkan setiap tahun yang berjumlah sekitar Rp 380 juta. Dana itu sudah habis untuk menutupi biaya operasional 2020. Kami mengeluarkan biaya setiap bulan sekitar Rp 150 juta untuk gaji karyawan (setengah), listrik, BPJS, Wifi, Air, kebersihan dan untuk makanan binatang piaraan serta Alat Tulis Kantor (ATK) juga lainnya,” ungkapnya.

Memang, setelah buka pada masa pandemi ada sedikit pemasukan, yaitu per hari rata-rata 1 juta. Namun, jumlah itu tidak mencukupi biaya operasional, sehingga manajemen terus norok. “Kalau kunjungan perhari rata-rata dibawah 100 orang itu sudah pasti tidak mencukupi. Dengan harga karcis masuk Rp.15 ribu dewasa dan Rp 5 ribu untuk anak-anak (domestik), serta dewasa Rp 50 ribu dan anak-anak asing Rp 25 ribu. Sekarang ini, kondisi kunjungan sangat sepi. Apalagi, untuk wisatawan asing, hampir tidak ada,” beber pria yang aktif dalam organisasi Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali ini.

Kalau sebelum pandemi, kunjungan wisatawan asing rata-rata 100 orang dan domestik rata-rata perhari 200 orang, sehingga pendapatan sebelum pandemi minimal Rp 10 juta per hari, bahkan bisa sampai Rp 20 juta. “Sejak mengelola DTW ini, kami bisa menyetor kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Karangasem pada tahun 2016 sebanyak Rp 700 juta pembagian Pemda dari 60%, pada 2017 sebanyak Rp 900 juta, pada 2018 sebesar 1,5 M dan 2019 sebesar 1,7 M. Sedang tahun 2020, tidak menyetor karena minus dan mungkin juga nihil pada 2021 ini,” paparnya.

Mantan Ketua BPC PHRI Karangasem dua periode itu mengatakan, kondisi beberapa bangunan yang ada di Taman Ujung ada beberapa yang rusak, seperti Balai Bundar, Balai Kambang, dan Balai Gili dalam keadaan bocor. Saat ini, pihaknya sudah tidak mempunyai biaya pemeliharaan untuk perbaikan. “Makanya kami berharap bantuan dari pemerintah untuk biaya perbaikan itu. Mudah-mudahan pemerintah jadi membuka border pariwisata Juni dengan penerapan Free Covid Coridoor (FCC), sehingga kunjungan wisatawan sebagai harapan untuk memperbaiki pendapatan. Jangan sampai Taman Ujung tidak tutup gara-gara tidak mempunyai biaya operationalnya,” ucapnya serius.

Dalam situasi seperti saat ini, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk memberi keringanan untuk biaya listrik, bantuan dana ibah untuk karyawan dan operational, sehingga Taman Ujung bisa menyapa tamu setiap saat. “Jika tutup, areal taman akan sangat kotor, kebersihan tidak terjaga. Taman Ujung ini Cagar Budaya yang perlu perlindungan pemerintah. Ini heretage warisan Raja Karangasem terakhir yang mempunyai nilai sejarah untuk Bali Timur. Kami sangat harapkan FCC itu tetap berlaku, sehingga pariwisata bisa pulih kembali dan objek bisa hidup,” tutup Ida Made Alit penuh harap. (BTN/bud)