Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berencana membuka pariwisata dengan konsep Free Covid19 Corridor (FCC), artinya orang yang sudah divaksin boleh masuk Bali. “Dengan konsep FCC itu, wisatawan harus benar-benar bebas dari Covid-19. Ini juga harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat Bali menerima wisatawan,” kata Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Wilayah Bali, Dr. I Putu Anom, SE., M.Par., Kamis (4/2).

Putu Anom mengaku, pada prinsipnya dirinya sangat setuju dan mendukung program Menparekraf Sandiaga Uno yang benar-benar serius ingin menggeliatkan pariwisata Bali dengan mengusahakan bantuan kredit soft loan sebesar Rp 9.9 Triliun. Hal itu, agar industri pariwisata bisa mempersiapkan sarana pariwisata lebih baik, serta Sumber Daya Manusia (SDM) lebih professional, sehingga siap menerima kunjungan wisatawan, kalau nantinya sudah mulai ada kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara ke Pulau Dewata.

Program FCC untuk menggaet wisatawan mancanegara cukup menarik, namun yang penting wisatawan yang akan berkunjung sudah sehat dengan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan WHO. Wisatawan juga merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas kunjungan ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) tanpa ada kekhawatiran akan tertular pandemi Covid19 maupun virus yang lain. “Industri dan masyarakat Bali juga harus sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta tidak merasa khawatir akan penularan virus Covid-19 maupun bakteri yang lain,” tegas Mantan Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung ini.

Putu Anom menambahkan, penetapan Bali sebagai destinasi terpilih No. 1 dari TripAdvisor yang bisa mengalahkan London dan destinasi wisata lain ini harus direspon dengan baik, serta dengan langkah-langkah riil. Hal itu, agar peluang tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggeliatkan pariwisata Bali yang merupakan motor penggerak ekonomi Bali. Saat ini, pariwisata Bali sangat terpuruk hampir setahun dengan tingkat pertumbuhan sempat tercatat -12.28% yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. “Rencana Menparekraf berkantor di Bali pun patut diapresiasi, karena hal ini menunjukkan pemerintah pusat benar-benar serius memperhatikan sektor pariwisata Bali yang dikhawatirkan semakin terpuruk kalau tidak ditangani dengan baik.

Menparekraf berkantor di Bali tentu memudahkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta dengan Asosiasi Pariwisata, industri pariwisata dan masyarakat Bali sebagai tuan rumah. “Perhatian pemerintah pusat itu sangat logis, karena Bali sebagai DTW Utama di Indonesia yang merupakan tolok ukur maju mundurnya pariwisata nasional. Bali juga secara rutin telah menyumbang sekitar 40% dari pendapatan pariwisata secara nasional. Maka, Bali pun harus tetap secara berkelanjutan menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah ada masyarakat yang di vaksin,” sebut Mantan Dekan Fakultas Pariwisata Unud ini serius.

Pria asal Desa Kapal, Mengwi, Badung ini mengungkapkan, program Cleanlines, Healthy, Safety, dan Sustainability Enviroment (CHSE) harus terus dilanjutkan. Bali juga mesti tetap mengembangkan Pariwisata Budaya yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama Hindu. Hal ini sudah terbukti, sedari awal sampai sekarang menjadi magnet pariwisata Bali, karena didalamnya terkandung kearifan lokal. Destinasi wisata di luar Bali, juga tetap dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal masing-masing. Daerah di Indonesia yang beranekaragam sesuai Bhineka Tunggal Ika itu, masyarakat perlu diberikan Pemahaman Lintas Budaya (Cross Culture Understanding) agar masyarakat secara umum dan masyarakat lokal yang sebagai tuan pariwisata (host) harus benar-benar memahami toleransi, karena pariwisata merupakan sumber inspirasi toleransi. “Itu karena aktivitas pariwisata yang melibatkan masyarakat dari berbagai bangsa, suku, ras, agama dan kepercayaan serta etnis yang ada di dunia yang harus semuanya dihormati,” tutupnya. (BTN/bud)