Wabup Suiasa Ikuti Rapat Daring Terkait SIPD dan Dana Bansos

Wabup Suiasa Ikuti Rapat Daring Terkait SIPD dan Dana Bansos

Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa didampingi Pimpinan Perangkat Daerah terkait, mengikuti rapat secara daring dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N, melalui aplikasi zoom dari Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Rabu (28/4). Rapat yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini secara khusus membahas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Dana Bansos. Rapat juga dihadiri oleh Ketua Umum APKASI Sutan Riska beserta Dewan Pengurus Apkasi.

Wabup Suiasa menjelaskan, ada dua substansi pokok yang dibicarakan yaitu, pertama adanya perubahan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yang disebut SIPD dan kedua mengenai Bantuan Sosial. Berkaitan dengan SIPD merupakan satu sistem baru yang berubah dari sistem dulu yang menggunakan Sistem Informasi Daerah (Simda) hasil produk dan pendampingan dari BPKP. Sekarang Kemendagri sudah memiliki satu sistem sendiri disebut SIPD.

Dalam konteks ini terjadi perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi. Ini terjadi pergeseran yang sangat substansi dari Simda ke SIPD. “Dengan adanya pergeseran ini dampaknya seluruh daerah, termasuk kita di Badung juga mengalami persoalan dalam membuat sistem penganggaran dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Salah satunya kebijakan kita mengenai program Krama Badung Sehat dan beasiswa ke luar negeri. Diawal dalam SPID itu belum ditemukan dimana formulasi, kodefikasi dan klasifikasinya sehingga menempatkan anggaran di APBD nomor rekening juga tidak ditemukan. Untuk itu, sebelum rapat ini, kita sudah konsultasi ke Kemendagri dan tampaknya sudah ada formulasinya,” imbuhnya.

Sementara kaitan dengan bansos, menurut Suiasa semua daerah di Indonesia dengan aturan baru banyak yang membatasi ruang lingkup, cakupan dan juga akselerasi dalam memberikan bansos tersebut. Termasuk di Badung ada beberapa jenis bansos seperti santunan kematian, santunan penunggu pasien dan santunan lansia.

Disatu sisi program ini masuk dalam visi-misi, namun sekarang dibatasi oleh ruang dalam hal anggaran. “Persoalan kita sekarang adalah bansos seperti kematian, lansia, penunggu pasien termasuk menyangkut kebencanaan. Ini masih menjadi dilematis, ruang itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Kebijakan itu bisa dilakukan, hanya itu ada batasan bisa diberikan kepada penerima bantuan yang mengalami risiko sosial,” jelasnya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N menyampaikan apresiasi kepada APKASI yang telah menggelar kegiatan dialog secara terbuka antara Kemendagri dengan Pemerintah Daerah yang difokuskan untuk mengupas tuntas hal-hal yang menjadi permasalahan dan dinamika lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bicara SIPD, dasar hukumnya sudah jelas yaitu pasal 391 Undang-undang No. 23 tahun 2014. Dimana dalam pasal 391 tersebut sangat jelas ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah terdiri atas informasi pembangunan dan informasi keuangan. Pada ayat 2 disebutkan, informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. “Maka berbicara informasi pemerintahan daerah, itu harus dituangkan dalam satu sistem informasi pemerintahan daerah yang didalam Permendagri 70 tahun 2019 kita sebut SIPD. Nah ini landasan dasar hukum utamanya, ” jelasnya. (BTN/bud)

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Need Help? Chat with us